Risiko Lingkungan Tersembunyi di Balik Melemahnya Kurs Rupiah
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengandung risiko lingkungan. Pendiri sekaligus CEO Environment Institute Mahawan Karuniasa mengatakan, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan aktivitas di sektor ekstraktif atau sektor usaha berbasis lahan.
Sebab, pendapatan ekspor dari komoditas berbasis sumber daya alam semakin membumbung. “Batu bara, nikel, sawit, karet, kakao, kopi, hasil perikanan, dan produk kehutanan dapat menghasilkan pendapatan rupiah yang lebih besar,” kata Mahawan, dikutip dari laman resmi Environment Institute, pada Selasa (19/5).
Untuk jangka pendek, situasi ini bisa menguntungkan bagi korporasi berorientasi ekspor, dan bagi negara lewat pendapatan pajak maupun nonpajak terkait, serta pasokan valas. “Ekspor bisa meningkat, devisa dicari, dan sektor berbasis alam dianggap sebagai penyelamat ekonomi,” ujarnya.
Tapi, ada risiko ekologis: ini karena jasa alam dalam menyerap karbon, melindungi pesisir, hingga menjaga ruang hidup keaneka ragaman hayati, yang luput diperhitungkan dalam neraca ekonomi.
“Ketika rupiah melemah, negara bisa terdorong mengejar devisa cepat dari alam, sementara kerugian ekologisnya tertunda, tersembunyi, atau bahkan tidak terhitung,” ucap dia.
Pelemahan Kurs Rupiah: Risiko Lingkungan Tersembunyi hingga Peluang Devisa Hijau
Mahawan menjelaskan, pelemahan kurs rupiah yang menyebabkan biaya impor minyak dan gas semakin mahal direspons pemerintah dengan subsidi. Ini berisiko membuat ruang fiskal untuk pemulihan ekosistem, konservasi, transisi energi, dan pengawasan lingkungan akan menyempit.
Sedangkan, kenaikan harga pangan, pupuk, dan pakan impor memang tepat direspons dengan mendorong produksi domestik. Namun, akan beralih menjadi bahaya bila dilakukan dengan ekstensifikasi alias memperluas lahan dengan mengorbankan hutan, gambut, atau kawasan bernilai ekonomi tinggi.
Menurut dia, melemahnya kurs rupiah perlu dimaknai sebagai momentum untuk memngembangkan potensi ekonomi hijau bermodal alam. “Kuncinya mengubah orientasi, dari mengejar devisa ekstraktif menuju membangun devisa hijau,” kata dia.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan mempercepat penghitungan modal alam, memperketat standar lingkungan, memperluas perdagangan karbon berintegritas tinggi, memperkuat restorasi gambut dan bakau, membangun perikanan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan impor energi fosil.
