Meski Kompleks, Singapura Optimistis Perdagangan Karbon dengan RI Bisa Berjalan

Singapura - Pemerintah Singapura optimistis kerja sama pasar karbon dengan Indonesia dapat segera diwujudkan, meski implementasinya menghadapi tantangan yang kompleks. Menteri Negara Senior Bidang Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Janil Puthucheary juga mengajak pihak swasta kedua negara terlibat. 

 

Janil mengatakan, tantangan utama kerja sama pasar karbon dengan Indonesia ada pada proses pemantauan, verifikasi, akuntansi, dan kepatuhan untuk memastikan integritas kredit karbon sesuai standar internasional. 

 

Namun, ia menilai Indonesia telah memiliki contoh proyek kredit karbon berintegritas tinggi, salah satunya Katingan Peatland yang memperoleh peringkat kredit karbon AA. Menurutnya, keberadaan proyek sejenis Katingan bisa menjadi bukti bahwa implementasi kerja sama tersebut bukan sekadar wacana.

 

"Ada contoh di sana, dan kami memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu dapat dilakukan," kata Janil dalam sebuah sesi wawancara bersama Katadata dan sejumlah media dari Indonesia pada Kamis (16/7).

 

Indonesia dan Singapura telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang kerja sama kredit karbon. Meski demikian, MoU ini belum mengatur implementasi kolaborasi secara penuh. 

 

Janil mengatakan implementasi ini masih memerlukan langkah untuk segera berjalan. Meski demikian, ia memastikan bahwa jiran RI itu sangat berminat dalam menjalin kerja sama pasar karbon dengan Indonesia.

 

Tak hanya itu, dia juga mengajak sektor swasta kedua negara untuk masuk dan menjajaki sektor perdagangan karbon ini. Apalagi pemerintah kedua negara telah memiliki komitmen untuk mengeksplorasi MoU lebih lanjut. 

 

"Sekarang kita harus menemukan cara agar bisnis dapat terhubung sehingga kita dapat menjalankan pasar karbon ini," katanya.

 

Menurutnya, pengembangan pasar karbon antara Singapura dengan Indonesia akan memiliki dampak baik kepada negara-negara Asia Tenggara hingga dunia. Namun, dua negara perlu mencari formulasi perdagangan yang paling tepat. "Jadi ini bukan sesuatu yang kami tahu resepnya," katanya.

 

 

Nota kesepahaman kerja sama kredit karbon yang diteken Indonesia dan Singapura akan membuka jalan bagi proyek-proyek karbon Indonesia menjadi bagian dari jaringan pasokan kredit karbon yang tengah dibangun Singapura. 

 

Berdasarkan dokumen resmi pemerintah Singapura, negara itu secara bertahap menjalin kemitraan dengan sejumlah negara untuk mengembangkan proyek yang dapat menghasilkan kredit karbon bagi sistem pajak karbon (carbon tax) domestiknya. 

 

Merujuk pada situs resmi Carbon Markets Cooperation, Singapura telah memiliki perjanjian implementasi atau Implementation Agreement dengan 11 negara, yakni Butan, Gana, Peru, Rwanda, Mongolia, Vietnam, Filipina, Paraguay, Chili, Papua Nugini, dan Thailand. MoU dengan Indonesia diperkirakan akan menjadi langkah awal sebelum kedua negara menyusun Implementation Agreement.

 

Kebutuhan terhadap kredit karbon diperkirakan akan meningkat seiring kenaikan tarif pajak karbon Singapura. Tarifnya ditetapkan S$25 per ton CO2e pada 2024-2025 dan dijadwalkan meningkat menjadi S$45 per ton pada 2026-2027, sebelum mencapai S$50-80 per ton pada 2030. 

 

Sebelumnya, pemerintah Singapura menyebut proyek karbon umumnya membutuhkan waktu hingga empat tahun untuk mulai menghasilkan kredit karbon. Karena itu, pasokan kredit karbon perlu dibangun jauh sebelum kebutuhan dari sektor industri meningkat.