Papua Selatan Jadi Episentrum Baru Kebakaran Hutan dan Lahan
Membuat ringkasan dengan AI Papua Selatan dilaporkan menjadi episentrum baru kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional. Savana di dada Cenderawasih kini jadi lokasi berisiko kebakaran masif, sebagaimana lahan gambut di Sumatra dan Kalimantan.
Menurut analisis spasial area indikatif terbakar (AIT) oleh Madani Berkelanjutan, sepanjang Januari-Juli 2026, luas AIT alias area yang terindikasi kuat terbakar di Papua Selatan mencapai 41.789 hektare. Ini menjadikannya sebagai provinsi dengan luas area diduga kuat terbakar paling besar kedua di Indonesia, di bawah Kalimantan Barat 50.559 hektare.
Deputy Director MADANI Berkelanjutan Giorgio B. Indrarto mengatakan, baru kali ini El Nino yang melanda Indonesia berhasil menyulut kebakaran luas di Papua Selatan. “Kebakaran di Papua (sebelumnya) ada, tapi tidak semasif ini,” kata Giorgio, dalam Dialog Media di Jakarta, Kamis (6/8).
Giorgio lalu menjelaskan, peringatan dini karhutla sudah diterbitkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jayapura sejak 18 Juni 2026, khususnya untuk Merauke dan Mappi. Sedangkan lonjakan signifikan area diduga kuat terbakar dilaporkan terjadi pada Juli 2026.
Namun, menurut Giorgio, belum ada tindak lanjut yang menyentuh akar permasalahan. “Mereka (pemerintah) bingung, karena kebakaran biasanya terjadi di gambut, sedangkan Papua ekosistemnya savana. Akhirnya, solusinya hanya rekayasa cuaca,” ujar dia.
Dugaan Andil Megaproyek Ketahanan Energi dan Pangan
Analisis Madani menunjukkan bahwa Merauke di Papua Selatan adalah kabupaten dengan luasan area terindikasi kuat terbakar paling besar se-Indonesia yaitu 33.609 hektare. Ini sekitar setengah luas DKI Jakarta.
Luasan itu lebih dari dua kali lipat di atas langganan kebakaran, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yaitu seluas 13.072 hektare. Dan, Kabupaten Bengkalis di Riau 12.279 hektare.
Madani mensiyalir El Nino bukan faktor tunggal yang membuat Papua Selatan membara. Tapi, ada andil Proyek Strategi Nasional (PSN) energi dan pangan yang telah membuka sekitar 40 ribu hektare hutan alam Merauke per awal Juli lalu.
Sebagai catatan, pembukaan hutan dan lahan untuk megaproyek tersebut masih akan berlanjut. Bila merujuk pada perencanaan di Era Presiden Joko Widodo, pemerintah membidik luasan megaproyek mencapai lebih dari 2 juta hektare.
Lead Program Transisi Energi Berbasis Komunitas Madani Berkelanjutan Riza Egi Arizona menjelaskan, dari total luas area terindikasi kuat terbakar di Papua Selatan, sebanyak 30,9 persen berada di area konsesi PSN.
Rinciannya, sebanyak 9,8 persen di perkebunan sawit; 28,8 persen di konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH); dan 61,4 persen di kawasan pengembangan pangan.
Riza menjelaskan, memang ada kearifan lokal yaitu praktik membakar lahan savana oleh masyarakat adat untuk pakan satwa. Namun, luasannya terbilang kecil dan mestinya tidak terpotret dalam analisis spasial Madani Berkelanjutan.
Luasan yang terpotret menggambarkan potensi kebakaran skala besar dan bukan dipicu oleh aktivitas masyarakat. “Praktik bakar adat skala kecil untuk pakan satwa di Taman Nasional Wasur wajib dibedakan tegas dari pembukaan lahan masif agar masyarakat adat tidak dikriminalisasi,” kata dia.
Riza tak menampik perlu ada pembuktian untuk melihat keterkaitan kebakaran dengan PSN. Namun, Deputy Director Madani Berkelanjutan Giorgio B. Indrarto mengatakan ini sejatinya bisa dilakukan dengan pembuktian terbalik.
“Ketika 2,32 juta hektare rencana pembukaan lahan diletakkan di atas savana yang mudah terbakar, asumsi bawaan harus diubah. Yang wajar diminta sekarang adalah pembuktian terbalik, para pemegang izin PSN wajib membuktikan penerapan metode tanpa terbakar,” kata Giorgio.
Karhutla Papua Perlu Penanganan Berbeda
Riza menjelaskan, periode kering Papua Selatan berbeda dengan Sumatra dan Kalimantan. Sebab itu, kesiapsiagaan perlu disesuaikan dengan pola musim dan tingkat risiko masing-masing wilayah.
Musim kering Papua Selatan baru berlangsung sebulan dan sama sekali belum mencapai puncaknya. Pertanyaannya, apakah sistem pencegahan di daerah dapat membaca risiko tersebut ke depan?
Papua Selatan dinilai belum sesiap daerah langganan terbakar lainnya. Sumatra dan Kalimantan siaga dengan Tim Pemadam Karhutla Manggala Agni dan sudah menetapkan status siaga darurat karhutla.
“Tanpa penyesuaian kalender kesiapsiagaan, risiko meluasnya karhutla di Papua Selatan akan semakin besar,” kata Riza.
Madani Berkelanjutan mendesak pemerintah untuk menetapkan status siaga darurat hingga Desember 2026 (menyesuaikan iklim monsun timur), membuka transparansi kapasitas dan jumlah personel Manggala Agni di Papua Selatan, serta menerapkan syarat zero burning yang ketat dan meminta penjelasan pemegang izin mengenai setiap titik api di wilayahnya.
Pemerintah juga diminta membedakan secara tegas praktik adat lokal dengan pembukaan lahan skala besar, serta mengevaluasi target iklim mengingat sekitar 30 persen area terindikasi kuat terbakar berada di rencana operasional FOLU Net Sink 2030.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
