Karhutla Mengamuk, RI Masih Diskusi Soal Tawaran Bantuan dari Malaysia-Singapura

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pemerintah Indonesia masih mendiskusikan tawaran dari Malaysia dan Singapura untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Ini lagi didiskusikan bagaimana kami berkolaborasi soal bantuan itu,” kata Jumhur, saat ditemui di Jakarta, Senin (12/10). Dia belum bisa memastikan kapan kolaborasi bisa dipastikan. “Nanti, saya kabari nanti,” ucapnya menambahkan. 

Mengutip Bernama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan bahwa Malaysia masih menunggu respons Indonesia terkait tawaran bantuan pemadaman karhutla di Sumatra dan Kalimantan. 

September lalu, Ahmad sempat berkunjung ke Indonesia dan menawarkan bantuan tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Bersamaan dengan itu, Badan Penanggulangan Bencana Nasional Malaysia dan Kementerian Luar Negeri juga telah bersurat ke masing-masing mitra instansi di Indonesia.

“Tetapi belum ada tanggapan hingga saat ini,” kata Ahmad, seperti dikutip dari Bernama. “Kami berpandangan positif bahwa mungkin mereka tidak membutuhkan bantuan kami,” ucapnya menambahkan. 

Senada, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, juga mengungkapkan kesiapan untuk membantu pemadaman. Melansir Channel News Asia, dia menyatakan telah berkomunikasi dengan Jumhur untuk menawarkan bantuan. 

“Kami menyadari bahwa berbagai upaya sedang dilakukan. Kami siap membantu sebisa mungkin,” ucap Grace.

Polusi Udara di Level Berbahaya, Apa Langkah Pemerintah?

Merujuk pada data stasiun pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan mengalami polusi udara berat. Indikator pencemaran atau nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) beberapa wilayah masuk kategori berbahaya karena indeks lebih dari 300.

Pada Senin (12/10) siang, sejumlah wilayah mencatatkan ISPU lebih dari 1.000, seperti Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan; Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah; Palangka Raya, Kalimantan Tengah; dan Katingan, Kalimantan Tengah. 

Merespons situasi ini, Jumhur hanya mengatakan bahwa upaya pemadaman masih dilakukan. “Proses pemadaman jalan terus,” ucap dia.

Sebelumnya, Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Noer Adi Wardojo menjelaskan, instansi telah memberikan arahan kepada pemerintah yang wilayahnya diselimuti polusi udara berat. 

Arahan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Upaya Strategis Perlindungan Masyarakat Terdampak Asap Kebakaran Lahan Berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

“Intinya harus ada kapasitas untuk membantu warga yang rentan dari asap kebakaran,” ucap Adi, saat diskusi di Jakarta pada pekan lalu.

Mengutip surat edaran tersebut, pemda diminta bertindak dengan menghentikan kegiatan luar ruangan yang tidak esensial, menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar apabila kondisi terus menerus berlangsung dan meluas, serta menerapkan work from home bagi ASN atau pekerja yang memungkinkan melakukan pekerjaannya dari rumah. 

Selain itu, pemda diminta untuk memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan, seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, penderita penyakit jantung dan paru dari risiko gangguan pernapasan. Pemerintah daerah setidaknya meningkatkan informasi dan peringatan kesehatan kepada masyarakat. 

Namun, Adi menambahkan, dengan luasnya wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan saat ini, kapasitas pemda cenderung menjadi terbatas. “Tantangannya adalah ketersediaan kapasitas teman-teman kesehatan untuk membantu mengatasi itu,” ujarnya.