Apa yang menjadi alasan utama Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat ingin merevisi Pasal 69 ayat 2 UU PPLH terkait kearifan lokal?

Jumhur menilai praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, meskipun hanya meluas sekitar 2 hektare, sulit dikontrol terutama pada cuaca kering, sehingga berpotensi menyebabkan kebakaran luas. Ia juga mengkhawatirkan penyalahgunaan pengecualian oleh perusahaan yang ingin membuka lahan secara murah tanpa menyalakan api secara langsung. Oleh karena itu, ia menganggap pasal tersebut merupakan ‘loophole’ yang harus ditutup agar tidak lagi memungkinkan praktik berisiko tersebut.

Bagaimana Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 mengatur pelaksanaan kearifan lokal dalam pembukaan lahan?

Instruksi tersebut menyatakan bahwa praktik kearifan lokal untuk membuka lahan dengan cara membakar hanya dapat dilakukan setelah masyarakat menerima rekomendasi resmi dari pemerintah pusat atau daerah serta mendapatkan pendampingan dari pemerintah daerah. Dengan mekanisme ini, diharapkan adanya pengawasan yang ketat dan penegakan larangan yang lebih efektif, sekaligus mencegah penyalahgunaan pengecualian oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Apa alternatif yang ditawarkan oleh Menteri Jumhur bagi masyarakat adat yang menganggap metode pembukaan lahan tanpa bakar terlalu mahal?

Jumhur mengusulkan dorongan menuju praktik pembukaan dan pengolahan lahan yang berkelanjutan, yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diakses pendanaan iklim. Pendekatan ini bertujuan memberikan solusi finansial bagi masyarakat adat, sehingga mereka dapat mengelola lahan secara ramah lingkungan tanpa harus mengandalkan pembakaran yang berisiko tinggi.

Menteri Jumhur Isyaratkan Hapus Pengecualian Bakar Lahan oleh Masyarakat Adat

Oleh Ajeng Dwita Ayuningtyas

13 Oktober 2026, 13:26

ANTARA FOTO/Rony Muharrman/YU

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat (tengah) didampingi Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan (kedua kiri) memberikan keterangan kepada wartawan saat melihat langsung proses pemadaman karhutla pada lahan gambut di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Sabtu (22/8/2026).

Membuat ringkasan dengan AI

Pemerintah berencana melarang praktik kearifan lokal: membuka lahan dengan cara membakar. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengisyaratkan akan adanya revisi Pasal dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang masih membolehkan praktik tersebut.

Menurut Jumhur, meskipun hanya membakar sekitar 2 hektare, masyarakat adat yang melakukan praktik ini cenderung tidak bisa mengontrol api yang timbul. Terutama, di cuaca kering. “Ini loophole, Presiden menginginkan ini tidak boleh ada lagi,” kata Jumhur, dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (13/10).

Dia juga menyinggung soal kerentanan bahwa pengecualian ini digunakan perusahaan untuk membuka lahan. “Boleh jadi juga, itu dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin murah dengan cara membakar, tapi tidak dengan tangannya langsung,” ucapnya.

Merujuk pada UU PPLH, Pasal 69 ayat 1 huruf h, setiap orang dilarang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sedangkan pada ayat 2 diatur soal pengecualian bagi praktik kearifan lokal di daerah. Pasal ini yang berpotensi akan berubah.

Sebagai gantinya, Jumhur mengisyaratkan dorongan untuk praktik pembukaan dan pengolahan lahan yang berkelanjutan. “Sehingga itu punya nilai ekonomi, dan itu bisa ditawarkan (untuk mendapatkan pendanaan iklim) sehingga ada jalan keluar bagi mereka yang merasa mahal dengan membuka lahan secara tidak dibakar,” ucapnya.

Sementara UU PPLH belum direvisi, Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Dalam instruksi tersebut diatur bahwa praktik pembukaan lahan dengan kearifan lokal hanya dapat dilakukan setelah masyarakat mendapat rekomendasi dari pemerintah pusat atau daerah dan mendapat pendampingan dari pemerintah daerah.

Prabowo juga berencana mencabut peraturan daerah yang mengizinkan pembukaan lahan dengan cara membakar.