Dua Spanduk Raksasa Greenpeace di HI dan Protes Lantang Atas Kinerja Prabowo

Dua spanduk raksasa menghiasi Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (20/10) pagi. Spanduk itu dibentangkan Greenpeace Indonesia bertepatan dengan momen dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Kedua spanduk tersebut menggantung di Patung Selamat Datang, satu bertuliskan “Tangani Krisis Iklim” menghadap ke arah Istana Merdeka di utara dan satu lagi bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke selatan Bundaran HI.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait mengatakan, selain mendesak pemerintah segera menangani krisis iklim, aksi damai itu juga menuntut pemerintah agar mampu menurunkan biaya hidup. 

“Dampak krisis iklim hari ini sudah dirasakan di kehidupan sehari-hari,” kata Jeanny kepada Katadata, Selasa (20/10).

Saat dihubungi, Jeanny mengatakan spanduk sudah digulung dan tim pemanjat atau climbers Greenpeace Indonesia sedang dalam proses turun dari Patung Selamat Datang. Aksi berjalan sejak pukul 06.00 WIB hingga sekitar 08.30 WIB.

"Kami memutuskan turun demi keamanan dan keselamatan aktivis kami," ucap Jeanny. 

Dua tahun belakangan, ragam bencana yang dipicu krisis iklim menghantam Indonesia. Sebut saja banjir bandang di Sumatra, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diikuti kabut asap berkepanjangan, hingga cuaca ekstrem. 

“Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” ujar dia.

Kabut asap berkepanjangan jadi contoh konkret bagaimana krisis ekologis membebani masyarakat, dalam bentuk gangguan kesehatan dan aktivitas ekonomi. Kondisi itu, kata Jeany, terjadi di tengah himpitan kenaikan biaya hidup dan sempitnya lowongan pekerjaan saat ini. 

Dia kemudian menyinggung janji Prabowo-Gibran untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta kesejahteraan masyarakat. “Temuan riset terbaru kami malah sebaliknya, pemerintah gagal menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan,” ucap dia. 

Jeany merujuk pada laporan hasil survei bertajuk “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah”. Laporan ini mengungkap dampak krisis iklim pada kualitas hidup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi Pulau Jawa, yaitu Jabodetabekjur (Jakarta Raya), Cekungan Bandung (Bandung Raya), dan Kartamantul (Yogyakarta Raya).

Hasil survei menunjukkan, dampak krisis iklim paling kuat dirasakan pada pola konsumsi dan biaya pangan (41 persen), disusul produktivitas dan pendapatan masyarakat (39 persen). Sedangkan 20 persen responden merasakan dampaknya terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi. 

Bagi Greenpeace, temuan ini memperlihatkan posisi krisis iklim yang bukan lagi hanya persoalan lingkungan, tapi persoalan ekonomi berdampak langsung pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. 

Tanda Tanya Dibalik Klaim Pertumbuhan Ekonomi

Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, menyoroti klaim Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026 yang menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen di semester pertama tahun ini. 

“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat,” ujar Atha.

Di tengah tekanan bertubi-tubi, kata Atha, masyarakat dipaksa menemukan jalan keluar untuk bertahan, mulai dari menghemat hingga mencari sumber penghasilan tambahan. 

Berdasarkan hasil survei dalam laporan “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah”, sebanyak 57,34 persen responden dari berbagai kelompok masyarakat terpaksa memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat sekitar Rp50 ribu sampai Rp juta per bulan. 

Sebanyak 38,78 persen responden memilih untuk menanam kebutuhan pokok di rumah yang membantu menghemat sekitar Rp80 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan. Dan, untuk menambah pendapatan, sebanyak 56,79 persen responden memilih untuk mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru yang menambah pemasukan sekitar Rp500 ribu sampai Rp 2 juta per bulan. 

Sedangkan 17,73 persen sisanya mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayur, telur, dan susu, yang dapat menghasilkan Rp5 ribu sampai Rp500.000 per bulan. Berbagai upaya ini menunjukkan daya lenting masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup, tapi juga menunjukkan bahwa beban untuk beradaptasi dengan krisis semakin banyak ditanggung oleh rumah tangga. 

Greenpeace mengingatkan masyarakat terdampak bencana iklim memikul beban bertumpuk. Krisis iklim mendorong pengeluaran lebih untuk kebutuhan sehari-hari, ditambah adanya ancaman kesehatan dan akses pendidikan. Greenpeace lalu menyoroti langkah pemerintah memprioritaskan anggaran negara untuk program yang dinilai memperburuk beban masyarakat di tengah dampak krisis iklim. 

“Seperti Makan Bergizi Gratis yang menyebabkan inflasi harga pangan dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana ketika Indonesia diterpa berbagai bencana. Rakyat lagi-lagi harus menanggung beban ini sendirian,” tulis Greenpeace dalam pernyataan resminya. 

Greenpeace mendorong agar laporan tersebut menjadi acuan pemerintah untuk merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah dinilai tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, saat masyarakat berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung dampak krisis iklim.

Jika bebannya masih ditanggung masyarakat, seperti dalam spanduknya, Greenpeace menyerukan: “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?