Profil Olaf Scholz, Pendorong Kebijakan Militer Agresif di Jerman
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz di negara Eropa Tengah pada Minggu (16/4). Scholz cukup dikenal lewat salah satu keinginannya membuat kebijakan militer Jerman menjadi lebih agresif.
Adapun pertemuan antara Jokowi dan Scholz membahas hubungan investasi dan perdagangan antara Indonesia dengan Jerman. Menurut pemerintah Indonesia, Scholz berjanji untuk memfasilitasi percepatan perundingan Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA).
Indonesia dan UE telah melakukan negosiasi untuk IEU-CEPA sejak 2016. Pada Februari 2023, perwakilan dari kedua pihak telah melakukan negosiasi putaran ke-13 di Kabupaten Badung, Bali. Salah satu pembahasan yang diselesaikan dalam putaran itu adalah terkait indikasi geografis dalam bab hak kekayaan intelektual.
“Presiden meminta dukungan Jerman agar perundingan IEU-CEPA dapat segera dituntaskan,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada Selasa (18/4/2023).
Retno menambahkan, Jokowi dan Scholz pernah membahas percepatan perundingan ini lewat telepon sebelumnya. Dengan demikian telah mengamankan komitmen dari pemimpin negara terbesar di dalam UE. Salah satu dari enam negara pendiri UE, Jerman memiliki populasi terbesar di dalam organisasi supranasional itu dengan 83,2 juta penduduk.
Perjalanan Karier Scholz
Jauh sebelum memimpin Jerman, profil Olaf Scholz berawal dari kariernya sebagai pengacara yang berfokus ke hukum ketenagakerjaan di firma hukum yang ia dirikan bersama rekan-rekannya. Ia menjadi pengacara setelah memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Hamburg pada 1985.
Scholz mulai bergabung ke partainya sekarang, Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD), saat berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku kuliah. Pria kelahiran Osnabrück, Jerman Barat, itu memulai kariernya di SPD lewat keterlibatannya dalam organisasi pemuda partai itu yang disebut Jusos.
Pada 1998, Scholz membuka babak pertama karier politiknya dengan menjadi anggota badan legislatif Bundestag. Ia memenangkan 48,1% pangsa suara untuk mewakili daerah pemilihan (dapil) Hamburg-Altona. Dapil ini terletak di bagian barat Hamburg.
Karier politik Scholz memasuki babak baru pada akhir 2000-an. Pada 2007, ia mulai masuk ke pemerintahan Angela Merkel sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Sosial. Dua tahun kemudian, ia mengemban amanah sebagai wakil ketua fraksi SPD di Bundestag.
Scholz sempat meninggalkan Bundestag untuk menjadi Walikota Hamburg antara Maret 2011 dan 2018. SPD memenangkan 48,4% pangsa suara dalam pemilihan umum Hamburg. Karenanya, partai ini dapat membentuk pemerintah mayoritas untuk Scholz di kota terbesar kedua Jerman itu.
Sejak Maret 2018, Scholz mulai semakin dekat ke tampuk kekuasaan Jerman dengan menjabat sebagai Menteri Keuangan sekaligus Wakil Kanselir. Ia dengan demikian kembali ke dalam pemerintahan Merkel usai memimpin Hamburg.
Scholz mulai menjadi orang nomor satu Jerman pada Desember 2021 setelah memenangkan pemilihan di Bundestag. Berusia 63 tahun saat itu, Scholz menjadi orang paling tua yang menjadi Kanselir sejak Ludwig Erhard yang berusia 66 tahun, saat ia mulai menjabat pada 1963.
Memasok Bantuan Senjata Ukraina
Tiga hari setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Scholz mengemukakan rencananya untuk meningkatkan belanja militer negara menjadi lebih dari 2% dari produk domestik brutonya (PDB). Ia juga mengarahkan pengiriman bantuan senjata ke Ukraina.
Meskipun belum terealisasi sepenuhnya, dua kebijakan itu menandai perubahan historis dalam kebijakan luar negeri dan militer Jerman pasca-Perang Dunia II. Jerman telah lama menunjukkan keengganannya terhadap kekuatan militer, terutama karena masa lalu kelam rezim Nazi.
“Dengan invasinya ke Ukraina pada Kamis, Presiden (Rusia Vladimir) Putin telah menciptakan realitas baru,” kata Scholz di Bundestag mengutip dari Associated Press akhir Februari 2022. “Realitas ini menuntut jawaban yang jelas. Kita telah memberikannya.”
