Sejarah Pemilihan Wali Kota Depok, PKS Juara Bertahan Sejak 2005
Pemilihan Wali Kota Depok, Jawa Barat, pada 2024 mendapat sorotan menyusul indikasi partisipasi Kaesang Pangarep. Kehadiran putra bungsu Presiden Joko Widodo ini akan memberikan tantangan baru ke juara bertahan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kota tersebut.
Kaesang telah mengindikasikan rencananya untuk memperebutkan kursi Wali Kota Depok lewat baliho dan video. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memasang baliho yang memuat foto pemuda kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, itu sambil memegang bunga mawar.
Baliho yang terpasang di Depok ini memiliki takarir “PSI MENANG. WALI KOTA KAESANG.” Menyusul spekulasi pencalonannya akibat baliho tersebut, Kaesang mengunggah pada 9 Juni 2023 sebuah video kurang dari dua menit berjudul “KLARIFIKASI. SAYA BUKA SUARA” ke media sosial YouTube.
“Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya,” kata Kaesang dalam video yang diunggah pada 9 Juni 2023. “Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka.”
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani berencana menawarkan Kaesang bergabung ke partainya. Hal ini pun sejalan dengan aturan Partai Banteng, yaitu satu keluarga harus dalam satu partai.
PKS Juara Bertahan Sejak 2005
Dalam empat pemilihan kepala daerah, PDIP selalu gagal mengalahkan PKS di Depok. Pada 2005, PKS memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan mengusung mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nur Mahmudi Ismail.
Eks anggota DPR tersebut maju bersama Yuyun Wirasaputra, yang merupakan bekas pelaksana tugas Wali Kota Depok. Pasangan calon Nur Mahmudi-Yuyun memenangkan pemilihan dengan pangsa suara 43,9%.
Lawan kuatnya ketika itu adalah pasangan Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad dari Partai Golongan Karya (Golkar). Mereka memperoleh 38,9% suara.
Setelah itu, PKS berhasil mempertahankan Nur Mahmudi sebagai Wali Kota Depok dalam pilkada pada 2010. Ia mendapat tambahan lima tahun untuk mengemban jabatan tersebut.
Kali ini, Nur Mahmudi memilih pejabat nonpartisan Mohammad Idris sebagai calon wakilnya. Keduanya memenangkan lebih dari 61% suara.
Partai Golkar kembali mengusung Badrul dan memperoleh pangsa suara 26,31%. Yuyun berpartisipasi untuk memperebutkan kursi nomor satu di Depok sebagai calon yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Eks wakil wali kota itu memperoleh sekitar 22% suara.
PDIP baru kembali mengusung calon wali kota Depok pada 2015. Partai banteng mengusung pasangan Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaimi.
Namun, Koalisi Damai yang melibatkan PDIP, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Demokrat itu hanya mampu membantu Dimas dan Babai memperoleh 38% pangsa suara.
Di sisi lain, PKS mengusung Idris sebagai calon walikota dan politisi Partai Gerindra Pradi Supriatna sebagai calon wakilnya. Pasangan calon ini memenangkan 61,9% pangsa suara dengan dukungan dari Koalisi Pelangi. Koalisi ini terdiri dari PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang.
Perlawanan dari Koalisi yang Dipimpin Partai Gerindra
Pada 2020, PKS kembali mengusung Idris sebagai calon petahana dan berhasil memperpanjang jabatannya hingga 2024. Wakilnya adalah Imam Budi Hartono, yang merupakan petinggi partai berlambang bulan sabit itu. PKS membentuk Koalisi Tertata Adil Sejahtera bersama Partai Demokrat dan PPP untuk mengusung keduanya.
Pasangan calon penentangnya adalah Pradi dan wiraswasta Afifah Alia. Keduanya maju dengan dukungan setidaknya tujuh partai yang tergabung dalam Koalisi Depok Bangkit. Koalisi yang dipimpin Partai Gerindra ini melibatkan PDIP, Partai Golkar, PAN, PKB, dan PSI.
Meskipun kalah, Pradi dan Afifah berhasil menurunkan perolehan suara yang diperoleh Idris. Angkanya merosot hampir enam poin ke 55,5% pada 2020 dibandingkan pilkada sebelumnya.
