Perusahaan Asal Tiongkok Malah Impor 100 Juta Vaksin Covid-19 BioNTech

Shanghai Fosun Pharmaceutical Group berencana mengimpor 100 juta vaksin Covid-19 dari BioNTech hingga tahun depan. Namun, rencana tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah Tiongkok.

Sejauh ini, Tiongkok belum mengumumkan kesepakatan dengan perusahaan farmasi negara Barat. Meskipun Fosun Pharma berencana membayar sekitar US$ 151,84 juta atau Rp 2,14 triliun untuk mendapatkan pasokan 50 juta dosis vaksin pada akhir tahun.

Sebelumnya, Fosun Pharma telah membawa dua kandidat vaksin BioNTech ke dalam uji klinis di Tiongkok. Uji klinis vaksin berkode BNT162b2 itu telah memasuki fase kedua dan melibatkan 960 peserta dari Provinsi Jiangsu, Tiongkok.

Namun, kedua kandidat vaksin tersebut belum mendapat persetujuan dari regulator medis. Padahal, vaksin Covid-19 BioNTech yang dikembangkan bersama Pfizer telah menerima persetujuan untuk penggunaan darurat di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura.

Indonesia akan Gunakan Vaksin Tiongkok

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah menetapkan enam jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Salah satunya vaksin dari Pfizer/BioNTech. Namun, pemerintah belum berhasil mengamankan pasokan dari perusahaan AS tersebut karena tingginya permintaan dari banyak negara.

Selain Pfizer/BioNTech, pemerintah menetapkan vaksin dari Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, dan vaksin yang diproduksi Bio Farma untuk digunakan di dalam negeri. Sejauh ini, Indonesia sudah mengamankan vaksin virus corona dari Sinovac.

Perusahaan farmasi Tiongkok itu telah mengirimkan 1,2 juta dosis vaksin pada 6 Desember 2020 dan akan mengirimkan kembali 1,8 juta dosis. Meski begitu, vaksin Sinovac tidak bisa langsung digunakan karena masih menunggu data hasil uji klinik fase 3.

Setelah hasil uji klinik selesai, Sinovac bersama Bio Farma akan mengajukan permohonan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika BPOM telah mengeluarkan izin, pemerintah akan memulai program vaksinasi Covid-19.

Vaksinolog dan Spesialis Penyakit Dalam dr. Dirga Sakti Rambe mengatakan tidak akan ada vaksinasi apapun sebelum ada izin dari BPOM. Pasalnya, pemerintah harus memastikan vaksin yang akan digunakan betul-betul aman dan efektif.

Di sisi lain, Dirga menyebut proses vaksinasi sebagai upaya menangani pandemi. Meski begitu, vaksinasi tidak akan menghilangkan virus corona.

Oleh karena itu, perlu upaya-upaya ekstra seperti protokol kesehatan untuk mengendalikan pandemi. Protokol kesehatan tersebut pun wajib dilaksanakan secara konsisten. 

“Saya mengajak masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 3M. Protokol kesehatan itu jangan hanya menjadi slogan, jangan dilaksanakan sampai vaksinasi saja, karena setiap upaya pencegahan tidak ada yang sempurna. Jadi kita harus betul-betul melakukan semuanya," ujar Dirga dalam Dialog bertema "Vaksin Fakta dan Hoaks" yang disiarkan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (15/12).