Prabowo Akan Potong Subsidi BBM Demi Makan Siang Gratis, Ini Dampaknya

Sejumlah ekonom memperkirakan, rencana Prabowo Subianto untuk memangkas Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendanai program makan siang gratis diperkirakan akan memicu inflasi dan menaikkan angka kemiskinan di Indonesia.

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda bahkan menilai, rencana Prabowo untuk memangkas subsidi BBM tersebut akan berdampak negatif. Salah dampaknya, laju inflasi akan naik. 

“Akibatnya, inflasi tinggi, masyarakat tidak bisa konsumsi barang lagi. Akhirnya mereduksi konsumsi rumah tangga,” ujar Nailul kepada Katadata.co.id, Jumat (16/2).

Tak berbeda, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad juga menyebut rencana pemangkasan subsidi ini akan memicu inflasi karena harga BBM makin mahal.

"Pemotongan BBM berdampak ke beberapa komponen dari pertalite, solar industri, transportasi umum, kebutuhan energi dan listrik. Pengguna pertalite banyak sekali, ada kendaraan roda dua dan empat, sehingga bisa berdampak ke inflasi," kata Tauhid.

Dengan kenaikan harga BBM, maka akan berdampak luas dan menjalar ke banyak sektor mulai dari bisnis, rumah tangga, industri hingga anggaran pemerintahan. Sederhananya, ongkos biaya produksi industri akan naik jika BBM makin mahal.

"Industri akan kalang kabut, harga solar mahal, biaya mesin-mesin pakai solar [akan naik]. Transportasi umum paling banyak pakai BBM subsidi, truk juga pakai solar subsidi," ujarnya.

Angka Kemiskinan Berpotensi Naik

Selain itu, harga barang dan jasa di pasaran juga ikut naik. Sehingga jika kondisi ini terus berlanjut, maka daya beli masyarakat lebih rendah. Hal ini dapat menaikkan angka kemiskinan, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah.

"Dampak inflasi, kemiskinan akan sulit turun. Contohnya, penyesuaian harga BBM setelah pandemi membuat semua harga [barang-barang] naik. Ini fenomenanya bisa akan sama," ujar Tauhid.

Meskipun pemerintah mengguyur bantuan sosial (bansos) dalam jumlah besar untuk menjaga daya beli masyarakat, namun inflasi sulit turun dan angka kemiskinan tetap naik. Apalagi, ditemukan banyak penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

Untuk itu, dia menyarankan agar Prabowo untuk meninjau ulang rencana ini, sambil menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian membicarakan matang-matang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait skema anggaran yang tepat.

Mengingat, program makan siang gratis akan masuk dalam APBN 2025 dan ada penyesuaian dengan kebijakan presiden baru. "Pertimbangan dampaknya, pemberian makan siang gratis ini apa bisa tepat sasaran. Apalagi, anggaran program ini Rp 400 triliun per tahun dan ini besar sekali," katanya.

Janji Kampanye Prabowo

Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Eddy Soeparno menyampaikan, bahwa pemerintahan Prabowo mempertimbangkan untuk menyesuaikan subsidi energi untuk dua hingga tiga bulan ke depan setelah Prabowo mulai menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024 mendatang.

Edy menyebut, sekitar 80% dari Rp 350 triliun atau sekitar Rp 280 triliun anggaran yang dikeluarkan pemerintah, digunakan untuk subsidi solar dan LPG 3 kg. Namun dari subsidi tersebut, ada yang tidak tepat sasaran karena mengalir ke masyarakat kelas menengah hingga atas.

"Jadi, kami akan menyesuaikan subsidi energi dengan jumlah subsidi yang ada. Tapi mungkin ini tidak akan terjadi dengan sangat cepat," kata Edy dalam interview dengan Bloomberg TV dikutip Jumat (16/2).