Menuai Gugatan Kreditur dan Mitra Usaha, Apa Rencana Grup Sritex?
Sebanyak empat perusahaan kompak menggugat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Sri Rejeki Isman Tbk, induk bisnis Grup Sritex, termasuk lima anak usaha, hingga pemilik sekaligus petinggi perusahaan.
Gugatan dilayangkan pada Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Semarang secara beruntun dalam kurun waktu dua bulan terakhir.
Berdasarkan data Pengadilan Negeri Semarang, dua kreditur, PT Swadaya Graha dan PT Indo Bahari Ekspress menggugat PKPU anak usaha Grup Sritex yakni, PT Rayon Utama Makmur.
Selanjutnya pada 19 April 2021, kreditur lain, CV Prima Karya secara langsung menggugat PKPU induk usaha, Sri Rejeki Isman. Tak hanya itu, tiga anak usaha Sritex pun terseret, yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Rayon Utama Makmur, PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya,
Tak berselang lama, PT Bank QNB Indonesia Tbk menggugat anak usaha Sritex yang lain, PT Senang Kharisma Textil. Hal yang menarik, Bank QNB juga turut menggugat pemilik sekaligus petinggi Sritex, Iwan Setiawan Lukminto dan sang istri, Megawati.
Khusus menanggapi gugatan PKPU CV Prima Karya, manajemen Grup Sritex juga menyatakan akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang berlaku, serta bertindak sesuai prosedur.
“Kami berharap tindakan CV Prima Karya bukan atas intervensi pihak-pihak yang tidak memahami hubungan bisnis yang sudah terjaga baik. Perusahaan juga telah melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan,” ujar Corporate Communication Sri Rejeki Isman Joy Citradewi dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/4).
Berdasarkan kronologinya, Sritex sulit memperpanjang pinjaman sindikasi yang telah dijalankan sejak November 2020 dan akhirnya tertunda hingga Maret 2021. Penundaan kembali terjadi pada momen terakhir, yakni pada 19 Maret 2021 yang seharusnya menjadi waktu penandatanganan perpanjangan sindikasi.
Sritex memastikan operasional perusahaan yang berbasis di Solo ini tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu oleh kasus hukum. Pada 2021, perusahaan memperkirakan permintaan pasar di sektor tekstil membaik seiring kehadiran vaksin Covid-19 yang berpotensi mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat..
Namun kenyataannya, dia mengatakan, di saat permintaan pasar pulih dan aktivitas operasional meningkat, beberapa mitra dari sektor perbankan asing menarik fasilitas keuangan secara terstruktur dan masif.
"Tujuan utama kami tetap jelas, yaitu mempertahankan operasional perusahaan di mana lebih dari 17.000 karyawan (50.000 dalam Sritex Group) menumpukan hidupnya sebagai mata pencaharian," demikian keterangan tertulis perseroan.
Kondisi Utang Sritex
Berdasarkan laporan keuangan per Desember 2020, total utang Sritex menembus US$ 1,18 miliar atau setara Rp 17,1 triliun (Kurs RTI 1 US$ = Rp 14.524). Padahal total aset Sritex hanya US$ 1,85 miliar atau setara Rp 26,8 triliun. Akumulasi utang itu menyebabkan arus kas negatif menjadi minus US$ 59,24 juta atau Rp 860,4 miliar.
Total utang jangka pendek Sritex mencapai US$ 277,5 juta atau setara Rp 4 triliun. Dari nilai tersebut, PT Bank HSBC Indonesia memiliki baki kredit paling besar kepada Sritex, yakni mencapai US$ 42,84 juta. Disusul PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank Jabar) US$ 38,89 juta dan Bank QNB Indonesia US$ 35,44 juta.
Selain itu, Bank Muamalat Indonesia US$ 29,67 juta, MUFG Bank Ltd. US$ 26,61 juta, Standard Chartered Bank US$ 26,24 juta, Taipei Fubon Commercial Bank Co US$ 20 juta, dan Bank of China (Hong Kong) Limited US$ 15,02 juta.
Sisanya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk US$12,16 juta, PT Bank DKI US$ 10,63 juta, PT Bank Central Asia Tbk US$ 7,9 juta, PT Bank Woori Saudara Tbk US$ 5 juta, PT Bank DBS Indonesia US$ 4,42 juta, dan Bank Emirates NBD US$ 2,63 juta.
Ketidakpastian mengenai restrukturisasi utang ini mendorong lembaga pemeringkat PT Fitch Ratings Indonesia terus menurunkan peringkat utang Sritex ke CCC- dari sebelumnya B- pada awal April.
