Serikat Karyawan Garuda Tolak PHK, Dukung Tawaran Pensiun Dini
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menawarkan pensiun dini kepada pegawainya. Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) menyatakan memahami kondisi perusahaan sehingga manajemen akan mengurangi jumlah pegawai.
Sekarga tidak dalam posisi mendukung ataupun menolak penawaran pensiun dini tersebut. "Kami memahami jika pengurangan itu dilakukan dengan cara penawaran pensiun dini," kata Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty kepada Katadata.co.id, Senin (24/5).
Tomy mengingatkan manajemen wajib membicarakannya dengan serikat karyawan dalam menjalankan rencana tersebut. Sekarga akan menolak jika Garuda melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.
"Kami menyatakan menolak dengan tegas jika perusahaan melakukan PHK secara sepihak karena tindakan tersebut menyalahi Undang-Undang dan Perjanjian Kerja Bersama," kata Tomy.
Di luar rencana pengurangan jumlah pegawai, Sekarga mendukung manajemen Garuda melakukan efisiensi dengan cara melakukan renegosiasi dengan lessor dan vendor lebih maksimal lagi.
Demikian juga upaya untuk peningkatan pendapatan dengan pengelolaan potensi kargo, potensi gudang kargo, maupun sewa pesawat. Dalam hal peningkatan pendapatan, Sekarga menilai perlu ada upaya yang lebih maksimal karena potensi pasarnya cukup besar.
Sekarga sebenarnya masih sangat optimis bisnis penerbangan akan tumbuh kembali. Hal ini seiring dengan dibuka kembali destinasi objek wisata, baik domestik maupun internasional, umroh dan haji, juga kegiatan perjalan dinas instansi pemerintah dan swasta.
Manajemen Garuda menawarkan pensiun dini seiring rencana mengurangi karyawan. Jumlah utang Garuda yang semakin membengkak di tengah pengurangan jumlah armada hingga 50% di masa pandemi.
Dalam rekaman pernyataan kepada karyawan Garuda yang didapatkan Katadata.co.id, Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra mengatakan, pendapatan yang dikantongi oleh maskapai milik pemerintah tersebut, tidak sebanding dengan jumlah yang harus dibayarkan kepada pihak-pihak di luar Garuda.
"Fakta yang ada, sampai hari ini utang kita itu sudah mencapai Rp 70 triliun dan setiap bulan kita akan menambah terus utang lebih dari Rp 1 triliun," kata Irfan kepada karyawan Garuda.
Irfan mengatakan, beberapa kewajiban yang harus dikeluarkan oleh Garuda di antaranya untuk sewa pesawat, perawatan (maintenance), biaya avtur, dan pegawai. Khusus biaya karyawan, jumlah pengeluarannya mencapai US$ 20 juta atau sekitar Rp 287 miliar per bulan. Berbagai beban biaya ini membuat arus kas perusahaan menjadi negatif.
Ia mengatakan, kondisi tersebut tidak bisa berlangsung terus sambil berharap jumlah penumpang kembali normal seperti pada saat sebelum adanya Covid-19.
Untuk itu, perusahaan harus melakukan restrukturisasi yang menyeluruh dengan berbasis pada jumlah pesawat yang akan digunakan oleh Garuda. Dengan melihat pergerakan jumlah penumpang saat ini, maka manajemen akan memangkas jumlah pesawat sekitar 50%.
Implikasi dari pengurangan jumlah pesawat yang signifikan tersebut, mempengaruhi infrastruktur dan jumlah pegawai di Garuda. Artinya, jumlah infrastruktur dan pegawai saat ini, tidak fit dengan jumlah pesawat yang hanya sekitar 70 armada tersebut.
"Tidak ada pilihan lain untuk eksekusi dan menjalankan sebuah aksi yang tidak disukai oleh siapapun, yaitu melakukan upaya-upaya menurunkan jumlah pegawai," kata Irfan.
