Kebut Realisasi Bursa Karbon, OJK Temui DPR Senin Pekan Depan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (26/6). Kedatangan tersebut memenuhi undangan DPR Komisi XI untuk konsultasi mengenai Peraturan OJK atau POJK Bursa Karbon.
"RPOJK untuk bursa karbon tentunya pada saat omnibus law itu salah satunya kami harus konsultasi ke DPR,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/6).
Sebelumnya OJK berencana menerbitkan Peraturan OJK (POJK) bursa karbon pada 11 Juli 2023. Sementara itu perdagangan bursa karbon direncanakan pada September 2023.
Untuk mewujudkan rencana ini, BEI telah mempelajari pelaksanaan bursa karbon di sejumlah negara seperti di Korea Selatan, Inggris, Uni Eropa, dan Malaysia. Meski begitu, hingga kini OJK belum menentukan model bursa karbon yang akan dianut nantinya.
Menurut Inarno ada dua pilihan yang sedang dikaji regulator. Pertama, bursa karbon menempel dengan bursa efek Indonesia (BEI). Adapun pilihan kedua dibentuk bursa khusus jual beli efek berbasis karbon.
Siapkan Skema Bursa Karbon
Sebelumnya, Ketua OJK Mahendra Siregar mengatakan sedang mempersiapkan peraturan dan mekanisme bursa karbon. Menurutnya, masih ada peraturan yang belum terbit jika bursa karbon mau dijalankan di dalam negeri.
