50 Emiten Terancam Didepak dari Bursa, OJK Siapkan Aturan Baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons perihal 50 emiten yang terancam didepak dari Bursa Efek Indonesia (BEI) atau forced delisting. Saat ini, OJK tengah mempersiapkan aturan turunan terkait kewajiban buyback saham bagi emiten yang terancam delisting.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, mengatakan memang ada beberapa hambatan yang menyebabkan proses buyback belum terlaksana.

Ia menyebut kendala tersebut tidak hanya terkait dengan pendanaan, tetapi juga karena investornya tak ditemukan. “Atau yang kita sebut namanya unclaimed asset," kata Inarno kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (23/7).

Unclaimed asset adalah efek atau dana tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang tidak diklaim oleh pemilik aset. Inarno mengakui bahwa aset yang tidak diklaim selalu ada.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan yang akan delisting, perlu dicari pemegang saham yang juga menjadi pengendali.  Dengan demikian, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan aturan turunan terkait kewajiban buyback saham bagi emiten yang terancam delisting.

"Nah itu dicari pemegang saham pengendalinya, pasti ada sisanya,"  tambahnya.

Sebelumnya  Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, mengatakan perusahaan-perusahaan itu terancam terhapus dari pencatatan di BEI karena perdagangan (suspend) saham mereka telah mencapai enam bulan atau lebih per 28 Juni 2024. Bahkan, ada salah satu emiten yang telah disuspensi selama 65 bulan atau sejak 2018 hingga sekarang. 

Dia mengatakan puluhan emiten yang terancam di-delisting belum bisa dipastikan akan di-delisting pada tahun ini. Jeffrey menilai bursa perlu mengkaji lagi status emiten-emiten tersebut. 

“Kita juga melihat kan peraturan-peraturan baru terkait delisting itu kan juga baru diterbitkan. Jadi, nanti kita sesuaikan,” kata Jeffrey kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (5/7). 

Selain itu, Jeffrey mengatakan sambil menunggu review, bursa juga memberikan sanksi-sanksi kepada emiten tersebut. Sanksi tersebut mulai dari sanksi administrasi, suspensi perdagangan saham, dan proses-proses lain dalam bentuk penagihan. Ia juga mengatakan bursa telah mendatangi emiten-emiten yang terancam terdepak dari Bursa.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan dan memberlakukan peraturan baru di pasar saham. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Nomor 1-N tentang pembatalan pencatatan (delisting) dan pencatatan kembali (relisting). 

Sekretaris BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, mengatakan peraturan I-N juga merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (POJK 3/2021). Hal itu mengatur ketentuan mengenai perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup.

Berikut ketentuan baru delisting karena keputusan BEI: 

1. Kewajiban perusahaan tercatat yang telah disuspensi selama tiga bulan berturut-turut untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik mengenai rencana pemulihan kondisi perusahaan tercatat, dan kewajiban untuk menyampaikan informasi secara berkala mengenai realisasi rencana pemulihan kondisi tersebut setiap 6 bulanan. 
2. BEI akan mengumumkan potensi delisting bagi perusahaan tercatat yang telah disuspensi selama 6 bulan berturut-turut 
3. Bagi perusahaan tercatat yang telah diputuskan delisting, maka wajib mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana pembelian kembali saham dalam jangka waktu 1 bulan sejak keputusan delisting sebagaimana dimaksud dalam SEOJK 13/2023. 
4. Perusahaan tercatat harus melaksanakan pembelian kembali saham dalam jangka waktu paling lambat sampai dengan efektifnya delisting atau 6 bulan setelah tanggal keterbukaan informasi tersebut. 
5. Mekanisme pelaksanaan pembelian kembali saham mengacu pada POJK 3/2021 dan SEOJK 13/2023. BEI akan melakukan delisting 6 bulan sejak perusahaan tercatat mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana pembelian kembali saham. 
6. Dalam kondisi tertentu, BEI dapat menentukan tanggal delisting yang lain berdasarkan surat perintah dari OJK, sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan OJK berdasarkan SEOJK 13/2023.

Berikut deretan 50 perusahaan tercatat yang akan delisting: