Greenpeace Soroti Ambisi Prabowo Ubah 100% Pembangkit Listrik ke Energi Bersih

Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh pembangkit listrik di Indonesia berasal dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan. Greenpeace Indonesia menilai target ini masih kontradiktif dengan apa yang dikerjakan pemerintah saat ini. 

Prabowo menyampaikan target ambisius ini dalam pidato penyampaian Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2026 dan nota keuangannya di Gedung DPR pada Jumat (15/8). Ia ingin menggenjot pembangunan pembangkit, dari surya, hidro, hingga panas bumi.

"Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Dan rakyat kita, dari kota hingga desa, harusmenikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan," kata Prabowo. 

Namun,  Greenpeace Indonesia menilai, arah kebijakan yang dilaksanakan pemerintah saat ini belum selaras untuk mencapai target ambisius itu. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), porsi energi terbarukan sektor kelistrikan Indonesia baru diproyeksikan mencapai 29% pada 2034.  Jumlah tersebut masih sangat jauh dari target tahun 2035, menyusul percepatan yang disebut Presiden.

“Ambisi 100% energi baru terbarukan akan sulit tercapai jika pemerintah masih membuka jalan bagi pembangunan pembangkit berbasis fosil,” jelas Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, Jumat (15/8).

Prabowo juga kembali menonjolkan pencapaian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Indonesia dalam pidato kenegaraannya. Namin, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait melihat peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai klaim tak berdasar.

“Pertumbuhan ekonomi pada kenyataannya tidak dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang paling terdampak krisis iklim,” jelas Jeanny.

Catatan Greenpeace Indonesia, 5 dari 10 orang Indonesia terdampak perubahan iklim secara signifikan. Jumlah tersebut bahkan melebihi persentase responden terdampak di negara-negara belahan bumi utara. Mereka pun melihat kelompok terdampak ini dinilai belum masuk ke “radar” presiden.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Sekar Banjaran Aji menyebut,  masyarakat adat serta komunitas lokal selama ini sebenarnya telah menjaga hutan, tanah, dan air Indonesia dalam praktek kehidupannya.

“Praktek konkret solusi terhadap krisis iklim yang seharusnya diadopsi oleh negara sebagai bukti keseriusan,” kata Aji.

Menurut Greenpeace Indonesia, pemerintah dapat membangun perekonomian dengan prinsip lebih adil dan ramah lingkungan.Hal tersebut dapat dicapai dengan pajak progresif untuk industri perusak lingkungan, seperti skema pajak karbon, pajak laba ekstra, atau pajak kelompok super kaya. Jalan lainnya, mendukung program transisi energi dan pemberdayaan masyarakat dengan keuangan syariah.