Danantara Hadir dalam Dialog Pelaku Pasar Modal di BEI, Sebagai Apa?

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) turut hadir dalam agenda Dialog Pelaku Pasar Modal yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (1/2). Tak hanya itu, logo Danantara juga terpasang dalam pada latar belakang acara tersebut.

Munculnya Danantara dalam agenda tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan di kalangan pelaku pasar mengenai peran dan posisinya di pasar modal. Dalam kesempatan itu, Danantara hadir diwakili oleh Chief Executive Officer (CEO), Rosan Roeslani, dan Chief Investment Officer (CIO), Pandu Sjahrir.

Pandu menjelaskan, kehadiran Danantara untuk memenuhi undangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Danantara juga ingin menunjukkan dukungannya terhadap pasar modal di tengah dinamika yang terjadi belakangan ini, termasuk setelah pengelola indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan penangguhan rebalancing indeks Indonesia.

“Kami hadir karena diundang OJK dan juga ingin menunjukkan support. Dalam tiga hari terakhir, kami juga bersama OJK,” ujar Pandu kepada Katadata.co.id di Main Hall BEI, Jakarta, Minggu (1/2).

Sementara itu, Pejabat sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, Danantara diundang secara langsung karena perannya sebagai investor institusi besar di pasar modal. Ia juga menyebut Rosan Roeslani sebagai salah satu pemangku kepentingan OJK.

“Kita undang karena Danantara merupakan anchor investor. Selain itu, Pak Rosan juga merupakan stakeholder kami,” ujar perempuan yang akrab disapa Kiki itu.

Hal senada disampaikan Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik. Dia menegaskan, kehadiran Danantara dalam acara tersebut menjadi bagian dari peran badan itu sebagai pemangku kepentingan di pasar modal.

“Datang sebagai stakeholder,” kata Jeffrey singkat.

8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Pasar Modal

Dalam acara itu, Kiki menyampaikan delapan rencana aksi untuk mempercepat reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Kiki menyatakan, OJK akan berkomitmen untuk menyukseskan semua rencana tersebut. Berikut perinciannya:

1. Kebijakan baru free float

Dalam rencana ini, terdapat dua poin yaitu menaikkan batas minimum free float emiten/perusahaan tercatat menjadi 15% sesuai standar global. Kemudian, dalam kebijakan baru free float tersebut berlaku untuk emiten yang akan melakukan IPO, sedangkan bagi emiten eksisting akan diberikan masa transisi agar dapat melakukan penyesuaian dengan wajar.

2. Transparansi ultimate beneficial ownership (UBO)

Caranya yaitu dengan memperkuat praktik transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham untuk meningkatkan kredibilitas dan investabilitas pasar. Hal ini diiringi dengan penguatan pengawasan dan enforcement terkait transparansi UBO dan afiliasi pemegang saham.

3. Penguatan data kepemilikan saham

OJK akan memerintahkan KSEI untuk melakukan penguatan data kepemilikan saham yang lebih granular dan reliable. Caranya dengan mendetailkan tipe investor dengan mengacu pada best practices global. Lalu penguatan ketentuan disclosure pemegang saham emiten/perusahaan tercatat.

4. Demutualisasi bursa efek

Kiki menjelaskan, demutualisasi BEI menjadi bagian dari penguatan governance dan mitigasi benturan kepentingan. Selain itu, OJK terus berkoordinasi dnegan pemerintah dalam rangka persiapan implementasi demutualisasi bursa efek.

5. Penegakan peraturan dan sanksi

OJK akan melanjutkan dan memperkuat enforcement secara tegas dan berkelanjutan terhadap pelanggaran hukum termasuk manipulasi transaksi saham dan informasi menyesatkan.

6. Tata kelola emiten

OJK akan mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi/komisaris/komite audit. Kemudian mewajibkan bagi penyusun laporan keuangan emiten/perusahaan publik untk memiliki sertifikasi CA (certified accountant)

7. Pendalaman pasar secara terintegrasi

OJK akan mengakselerasi inisiatif- inisiatif pendalaman pasar, baik dari sisi demand, supply maupun infrastruktur. Kemudian dilakukan secara transparansi melalui sinergi dengan berbagai stakeholders terkait

8. Kolaborasi dan sinergi dengan stakeholders

Kolaborasi dan sinergi dengan stakeholders strategis (termasuk pemerintah, SRO, pelaku industri dan pihak-pihak terkait) akan terus diperkuat dalam melanjutkan reformasi struktural secara berkesinambungan.