Cawe-Cawe Danantara di BEI, Rosan: Kami Punya Kepentingan Besar di Pasar Modal

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara secara terbuka mengungkapkan rencana untuk menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Tak hanya itu, sovereign wealth fund (SWF) Tanah Air itu menyebut ada kepentingan besar Danantara di pasar modal.  

CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, kontribusi perusahaan terbuka Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah Danantara kini mencapai hampir 30% dari total kapitalisasi pasar di bursa. Ia menilai Danantara memiliki kepentingan yang sangat besar untuk bersama-sama menjaga pasar modal secara serius.

“Kami di Danantara juga punya kepentingan yang sangat besar terhadap pasar modal RI,” kata Rosan dalam Dialog Pelaku Pasar Modal di Main Hall Gedung BEI, Jakarta, Minggu (1/2).

Selain itu Rosan juga menyebut, Danantara akan bekerja sama dengan self-regulatory organizations (SROs) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar pasar modal Indonesia mencerminkan valuasi dan kondisi fundamental perusahaan secara akurat dan sehat. Hal itu diharapkan dapat mampu membangun persepsi positif terhadap pasar modal.

Sinyal Danantara Mau Genggam Saham BEI

Di sisi lain, Danantara memberikan sinyal terkait porsi SWF Indonesia itu untuk menggenggam saham BEI. Hal itu seiring dengan rencana pemerintah yang tengah mengebut aturan demutualisasi pasar modal.  

Melalui skema demutualisasi, struktur kepemilikan BEI nanti tidak lagi hanya dimiliki oleh perusahaan efek sebagai anggota bursa (AB). Melainkan akan terbuka untuk dikuasai melalui kepemilikan saham oleh banyak pihak, termasuk negara hingga asing.   

Rosan mengatakan, Danantara tengah mempelajari terlebih dulu berapa porsi saham BEI pascademutualisasi.  “Mengenai demutualisasi kami tentunya akan mempelajari terlebih dahulu berapa persen yang kami ingin masuk dan kriteria-kriterianya, pada saat kami masuk dan berinvestasi,” ujarnya

Dia mengatakan, Danantara juga melihat praktik di hampir semua bursa dunia, sovereign wealth fund memang ikut masuk menjadi pemegang saham. Porsinya beragam mulai dari 15%, 25%, 30%, bahkan bisa lebih. 

“Ada yang lebih dari itu ya. Tapi tentunya kami akan lihat, bukan hanya Danantara, tapi bisa sovereign wealth fund lainnya juga,” tuturnya.  

Soal kemungkinan asing menjadi pemegang saham BEI, Rosan mengatakan itu memang menjadi tujuan. Apalagi setelah demutualisasi, kepemilikan dipisahkan dari keanggotaan bursa. Pasalnya, selama ini kepemilikan dan keanggotaan BEI masih tergabung dan dimiliki oleh sebagian besar perusahaan sekuritas.

Sebelumnya Rosan juga menyatakan bahwa Danantara akan masuk sendiri sebagai pemegang saham BEI, tidak melalui sekuritas ataupun perusahaan BUMN. Meski begitu, dia menyebut badan pengelola investasi negara itu akan menunggu dulu aturan selesai. 

4 Petinggi OJK dan Dirut BEI Mundur

Sinyal negara mau mengintervensi pasar modal Indonesia kian menguat seiring mundurnya empat petinggi OJK secara "berjamaah" pada pekan ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat (30/1) malam. Tak hanya Mahendra, tiga pejabat OJK lainnya juga mengambil langkah yang sama. Mereka adalah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, serta; Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Aditya Jayaantara. 

Selanjutnya, Mirza Adityaswara juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil ketua Dewan Komisioner OJK. 

Pengunduran diri jajaran pimpinan OJK ini menyusul langkah Direktur Utama BEI, Iman Rachman, yang lebih dulu mundur pada Jumat pagi. Rentetan pengunduran diri tersebut di tengah sorotan terhadap kinerja otoritas pasar modal, setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga trading halt selama dua hari berturut-turut. 

Mundurnya jajaran pimpinan OJK dan direktur utama Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai bukan sekadar keputusan internal. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, melihat pengunduran diri jajaran pimpinan OJK tidak terlepas dari tekanan eksekutif, termasuk dari kepala negara. 

Tekanan tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab karena adanya perubahan porsi besar-besaran dana asuransi dan jasa keuangan ke investasi saham. Menurut Bhima, langkah itu seolah menempatkan sektor jasa keuangan sebagai tameng untuk menahan keluarnya modal asing dari pasar modal. Padahal, kebijakan tersebut menurutnya menyimpan risiko besar, termasuk potensi terulangnya Kasus Asabri Jilid II yang masuk ke saham-saham spekulatif di bursa. 

“Mundurnya ketua OJK dan anggota Dekom OJK membuat shock semua pihak. Apa yang dilakukan Mahendra dan Inarno adalah kritik langsung dan vulgar terhadap tekanan dari presiden,” ujar Bhima ketika dihubungi wartawan, Jumat (30/1). 

Bhima memperkirakan ekonomi berptotensi terguncang sekaligus menunjukkan kerapuhan dan  hilangnya independensi lembaga otoritas keuangan. Ia menilai situasi ini sebagai persoalan besar.