Ekonom Sebut Eksekusi Impor Minyak dari Rusia Terganjal Kontrak dan Pembayaran

Rencana Indonesia mengimpor minyak mentah (crude) dari Rusia dinilai masih memiliki beberapa tantangan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan hambatannya berada pada eksekusi teknis dan isu mata uang yang digunakan.

Seperti yang diketahui, Indonesia akan mengimpor crude dari Rusia, dan proses pengirimannya berpeluang dimulai bulan ini. Rencana tersebut merupakan  salah satu hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin pekan lalu. 

Pemerintah mengatakan alasan impor Rusia ini dilakukan karena kondisi geopolitik dunia tidak menentu. Menurut pemerintah, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pasokan dari satu negara, namun harus diversifikasi sehingga jumlah pasokan crude bisa bertambah.

Syafruddin menyebut potensi impor dimulai bulan ini sangat memungkinkan secara politik, namun belum tentu mudah secara operasional.  

Menurutnya, pasokan minyak Rusia sudah dibidik pemerintah jauh sebelum kunjungan negara terlaksana. Hal ini terlihat dari keterangan Kementerian Luar Negeri bahwa kedua negara sedang membahas kontrak jangka panjang untuk pasokan energi. 

Fakta ini menunjukkan pintu negosiasi telah terbuka dan kebutuhan strategisnya nyata, terutama saat krisis energi global mendorong banyak negara mencari pasokan baru. Meski begitu, Syafruddin mengatakan masyarakat perlu membedakan antara kesepakatan politik, permintaan komersial, dan realisasi impor fisik. 

“Sampai saat ini, dokumen yang ada lebih kuat menunjukkan tahap penjajakan serius dan perumusan skema. Belum menunjukkan crude tertentu sudah dikunci, tankernya sudah ditetapkan, dan jadwal bongkar sudah final,” kata Syafruddin kepada Katadata, Jumat (17/4).

Oleh sebab itu, baginya realisasi impor Rusia bulan ini masih bergantung pada hasil keputusan politik dan pembahasan kontrak dibahas secara cepat. Tak hanya itu eksekusinya juga masih tergantung pada penyelesaian aspek kontrak, pengiriman, pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Tak Bisa Impor Cepat

Dia menyebut impor energi dari Rusia tidak bisa dilakukan secepat membalik telapak tangan, karena hambatannya jauh lebih banyak daripada sekadar menemukan penjual dan pembeli. 

“Prabowo sendiri menegaskan perlunya percepatan implementasi proyek Indonesia-Rusia, terutama pada transaksi keuangan dan hubungan moneter. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bottleneck utama justru berada pada eksekusi teknis,” ujarnya.

Syafruddin mengatakan ada empat hambatan utama eksekusi impor crude Rusia. Hambatan pertama berupa kontrak, meliputi volume, jenis komoditas, formula harga, jadwal pengiriman, dan tanggung jawab risiko harus disepakati rinci. 

Hambatan kedua adalah logistik terdiri atas rute pelayaran panjang, ketersediaan tanker, asuransi, slot bongkar, dan kesiapan fasilitas penerima. Hambatan ketiga adalah kondisi pasar. Laporan perdagangan produk minyak Asia menunjukkan pasar regional sedang ketat dan mahal, dengan premi tinggi pada mogas, jet fuel, dan gasoil. Dalam pasar seperti ini, pengaturan volume dan waktu pengiriman menjadi lebih kompleks.

Hambatan keempat adalah settlement. Baginya kehadiran gubernur bank sentral Rusia dalam pertemuan Kremlin menandakan pembahasan menyentuh kanal pembayaran resmi. “Jadi, impor ini bisa dipercepat, tetapi kecepatannya ditentukan oleh kemampuan kedua pihak membereskan kontrak, pengapalan, asuransi, dan pembayaran dalam waktu yang sama,” ucapnya.

Selain empat hambatan, menurut syafruddin ada satu isu utama yang menjadi jantung pembahasan dalam agenda impor ini, yaitu mata uang. Itulah sebabnya Presiden Prabowo menyoroti langsung monetary relations dan financial transactions sebagai bidang yang perlu dipercepat. 

Dia menyebut hal ini menandakan tantangan paling penting bukan hanya pasokan energinya, tetapi bagaimana transaksi itu diselesaikan secara aman, sah, dan efisien. 

“Opsi yang paling realistis adalah penggunaan mekanisme pembayaran resmi yang disepakati kedua negara, baik melalui mata uang nasional, mata uang ketiga, maupun settlement bilateral khusus yang didukung otoritas moneter dan lembaga keuangan,” katanya.

Syafruddin menyampaikan transaksi ini jika dibayangkan secara teori juga bisa dilakukan menggunakan kripto, namun secara praktis masih sangat lemah untuk transaksi energi antarnegara yang bernilai besar. 

Menurutnya Kripto membawa volatilitas tinggi, ketidakpastian regulasi, risiko kepatuhan, serta persoalan audit dan pengakuan kontrak. Dalam perdagangan energi, pembeli dan penjual membutuhkan kepastian hukum, bukan eksperimen instrumen. 

Baginya Kehadiran Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina dalam pembicaraan Kremlin memperkuat dugaan kedua pihak sedang menyiapkan jalur pembayaran yang formal dan terkendali. 

“Jadi, kemungkinan menggunakan kripto masih jauh dari opsi utama. Jalur yang paling masuk akal tetap sistem resmi antar bank dan antar otoritas yang mampu menopang kontrak energi jangka panjang,” ujar dia.

Hambatan AS

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo mengatakan impor crude dari Rusia terhambat oleh faktor politik Amerika Serikat (AS). Menurutnya posisi Rusia saat ini masih berada dalam pengawasan sanksi negara yang dipimpin Donald Trump.

Meskipun ada kabar pelonggaran sanksi, namun tak ada pihak yang tau apakah hal ini bersifat permanen atau sementara.

“Perlu lobby tingkat tinggi antara AS dan Indonesia, pemerintah harus menjelaskan kondisi negara saat ini mengalami defisit energi dan butuh penanganan segera. Kendati demikian RI juga tetap komitmen melaksanakan ART dan mengimpor sebagian komoditas dari sana sehingga bisa menjadi win-win solution,” kata Hadi kepada Katadata.

Menurut Hadi, sejauh ini impor crude dari Rusia masih memungkinkan. Senada dengan Syafruddin, hal ini bergantung pada kesepakatan dua pihak terkait volume, harga, spesifikasi, dan lokasi pengiriman.

Jika impor dikirim melalui pelabuhan mereka yang ada di Eropa, maka butuh waktu 50-60 hari untuk sampai di tanah air. Akan tetapi jika pelabuhan pengirimannya berada di Asia maka kemungkinan impor sampai Indonesia hanya membutuhkan waktu sekitar 15 hari saja.

Hadi mengatakan meski lebih cepat, biaya pengiriman kapal dari Rusia memang lebih mahal jika dibandingkan dengan Timur Tengah. Kendati demikian, dia menyebut harga minyak Rusia jauh lebih rendah US$ 10-13 per barel dari harga minyak acuan Brent.

“Secara komersial ini sangat menarik. Pembayarannya juga kemungkinan bisa dilakukan dengan menggunakan mata uang Rubbel atau Yuan Cina, jika tak bisa menggunakan dollar,” ujarnya.