Apa dasar sanksi administratif yang dijatuhkan OJK terhadap tiga emiten tersebut dan berapa total denda yang dikenakan?

Sanksi administratif itu didasarkan pada dugaan pelanggaran Undang‑Undang Pasar Modal, khususnya Pasal 91 dan 92, serta ketentuan dalam Undang‑Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang ditemukan OJK selama pemeriksaan perdagangan saham DSSA serta proses penawaran umum saham BREN dan CUAN. OJK menetapkan total denda sebesar Rp 2,1 triliun, yang dibagi menjadi Rp 1,5 triliun untuk PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (kode saham DSSA), Rp 500 miliar untuk PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan Rp 100 miliar untuk PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Denda tersebut setara dengan US$ 83,3 juta, US$ 27,7 juta, dan US$ 5,6 juta masing‑masing.

Bagaimana proses pemeriksaan OJK terhadap perdagangan saham DSSA dan apa temuan utama terkait manipulasi pasar?

OJK memeriksa perdagangan saham DSSA untuk periode 2023‑2026 dengan meminta data dan dokumen dari anggota bursa, lalu menelusuri aliran dana serta memanggil lebih dari tiga puluh pihak yang dicurigai, termasuk 12 direksi perusahaan efek, 15 orang perseorangan, dan 11 badan hukum asing. Dari hasil pemeriksaan, OJK menemukan adanya manipulasi pasar yang dilakukan secara terencana dan terstruktur oleh nasabah perorangan serta institusi melalui sejumlah anggota bursa, yang menyebabkan harga saham DSSA naik secara signifikan. Selain itu, OJK juga menemukan pelanggaran oleh direksi perusahaan efek dan memutuskan membekukan izin mereka.

Apa temuan OJK terkait penawaran umum saham BREN dan CUAN, serta tindakan yang diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat?

Dalam pemeriksaan penawaran umum saham BREN dan CUAN, OJK menemukan bahwa alokasi saham telah direncanakan sejak awal untuk diberikan kepada kelompok yang terkait dengan pemegang saham pengendali. OJK meminta data dari empat anggota bursa yang berperan sebagai penjamin emisi serta tiga bank kustodian, lalu menelusuri aliran dana dan memanggil sekurang‑nya lima direksi perusahaan efek, tiga bank kustodian, dan tujuh pihak penjatahan pasti. OJK juga mencatat adanya tindakan menyesatkan, di mana pihak terkait memperoleh penjatahan besar dengan mengaburkan identitas, sehingga kepemilikan saham menjadi terkonsentrasi dan jumlah saham yang beredar terbatas.

Gonjang-ganjing Bursa, OJK Denda 3 Emiten Konglo DSSA, BREN, CUAN Rp 2,1 Triliun

Oleh Karunia Putri

16 Oktober 2026, 14:57

Katadata/Fauza Syahputra

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, saat menyampaikan keterangan saat Sosialisasi Capaian Reformasi Transparansi Pasar Modal Indonesia di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Membuat ringkasan dengan AI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda total Rp 2,1 triliun kepada tiga emiten konglomerat Prajogo Pangestu dan Grup Sinar Mas. Ketiga emiten itu adalah PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah pihak regulator menemukan dugaan pelanggaran di pasar modal dalam perdagangan saham DSSA, serta proses penawaran umum saham BREN dan CUAN. Perinciannya, OJK mengenakan denda sebesar Rp 1,5 triliun kepada DSSA; Rp 500 miliar kepada BREN, dan; Rp 100 miliar kepada CUAN.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, instansinya telah memeriksa setiap emiten yang masuk dalam daftar high shareholding concentration (HSC) atau konsentrasi kepemilikan saham tinggi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dugaan pelanggaran pidana di pasar modal.

Dari 61 saham yang sebelumnya masuk dalam daftar HSC, OJK telah memeriksa sedikitnya 31 saham dan menemukan indikasi potensi pelanggaran pidana di pasar modal. “Hari ini, khusus terkait penegakan hukum terkait tiga emiten utama dalam high shareholding concentration dimaksud, yaitu emiten dengan kode saham DSSA, BREN, dan CUAN,” kata Hasan dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (16/10).

Dia menjelaskan, OJK menemukan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari dugaan pelanggaran dalam transaksi saham DSSA serta proses pemesanan saham BREN dan CUAN. Atas temuan tersebut, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda Rp 1,5 triliun atau US$ 83,3 juta kepada DSSA; Rp 500 miliar atau US$ 27,7 juta kepada BREN, dan; Rp 100 miliar atau US$ 5,6 juta kepada CUAN.

Hasan menuturkan, OJK telah memeriksa perdagangan saham DSSA selama periode 2023–2026. Pemeriksaan dilakukan atas dugaan pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal serta ketentuan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam pemeriksaan tersebut, OJK meminta data dan dokumen dari anggota bursa terkait serta menelusuri aliran dana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi saham DSSA. OJK juga telah memanggil sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran perdagangan saham tersebut. Mereka terdiri atas sedikitnya 12 direksi perusahaan efek, 15 orang perseorangan, dan 11 badan hukum asing.

Dari hasil pemeriksaan, OJK menemukan tindak pidana manipulasi pasar saham DSSA yang dilakukan oleh nasabah perorangan dan institusi melalui sejumlah anggota bursa. Menurut Hasan, tindakan tersebut dilakukan secara terencana dan terstruktur sehingga menyebabkan harga saham DSSA meningkat signifikan.

Selain itu, OJK menemukan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh direksi perusahaan efek. OJK kemudian menindaklanjuti temuan tersebut dengan membekukan izin orang perseorangan dari direksi perusahaan efek yang bersangkutan.

Dalam pemeriksaan penawaran umum saham BREN dan CUAN, OJK menemukan bahwa saham yang ditawarkan telah direncanakan sejak awal untuk dialokasikan kepada sekelompok pihak yang terkait dengan pemegang saham pengendali.

Untuk menelusuri dugaan pelanggaran tersebut, OJK meminta data dan dokumen dari empat anggota bursa yang bertindak sebagai penjamin emisi efek serta tiga bank kustodian. OJK juga menelusuri aliran dana dari pihak-pihak yang terkait dengan penawaran umum kedua saham tersebut.

OJK turut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran proses penawaran umum saham BREN dan CUAN. Mereka terdiri atas sedikitnya lima anggota direksi perusahaan efek, tiga bank kustodian, dan tujuh pihak yang terlibat dalam penjatahan pasti saham.

“OJK telah melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terlibat pelanggaran pada penawaran umum saham BREN dan CUAN, setidaknya kepada lima anggota direksi perusahaan efek, tiga bank kustodian dan tujuh pihak penjatahan pasti,” kata Hasan.

OJK juga menemukan dugaan tindakan menyesatkan dalam proses pemesanan saham BREN dan CUAN. Sejumlah pihak yang terkait dengan pengendali perusahaan disebut memperoleh penjatahan saham dalam jumlah besar dengan mengaburkan identitas mereka.

Menurut Hasan, kondisi tersebut menyebabkan kepemilikan saham BREN dan CUAN terkonsentrasi pada kelompok tertentu sehingga jumlah saham yang beredar di pasar menjadi terbatas.

Hasan menjelaskan, yang dimaksud dengan emiten adalah kegiatan penjatahan dan/atau perdagangan atas saham-saham tersebut. Sementara pihak yang dikenakan sanksi adalah pelaku perdagangan, penjamin emisi, pihak yang melakukan penjatahan pasti, dan UBO (ultimate beneficial owner) alias penerima manfaat akhir dari emiten yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perunndangan di pasar modal.