Dorong Inklusi Keuangan, Pemerintah Akan Berikan Subsidi Kepada Tekfin
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk memberikan subsidi kepada perusahaan teknologi finansial (tekfin) atau financial technology (fintech) yang menjangkau masyarakat di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang mencakup 122 kabupaten di Indonesia.
Rudiantara menilai keberadaan industri tekfin, terutama tekfin yang memberikan pinjaman uang dengan sistem peer to peer (p2p), saat ini belum memberikan dampak yang positif terhadap inklusi keuangan masyarakat yang tinggal kawasan 3T karena masih mensyaratkan kepemilikan rekening bank untuk bisa mendapatkan pinjaman.
"Fintech ini kan harusnya mendorong ke inklusi keuangan, ke masyarakat yang belum dijamah atau terjamah oleh layanan keuangan. Diarahkan ke unbanked people, yang tidak punya akses ke layanan perbankan," kata Rudiantara dalam seminar bertajuk Teknologi dan Inovasi untuk Masa Depan Keuangan Islam di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (13/2).
(Baca: OVO, Go-Pay, dan DANA Tak Gentar Hadapi Fintech BUMN LinkAja)
Menurut Rudiantara saat ini tekfin lending masih menyasar pasar eksisting alias masyarakat yang sudah memiliki akses ke perbankan, yaitu masyarakat yang telah memiliki rekening bank umum. "Sekarang kalau mau pinjam dari tekfin syaratnya harus ada apa? Ada akun bank 'kan. Kalau sudah punya akun bank berarti sudah punya akses ke perbankan bisa dalam bentuk tabungan dan lain-lainnya," katanya.
Subsidi rencananya akan diberikan pemerintah kepada perusahaan tekfin yang menjangkau masyarakat di kawasan 3T. Subsidi yang diberikan juga mencakup biaya pulsa. Dengan demikian, risiko transaksi melalui tekfin dapat diturunkan lantaran biaya yang digunakan semakin efisien dan dapat meningkatkan inklusi keuangan yang ditargetkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 75% pada 2019.
"Kalau tekfin, kita mau pinjam, kita masuk ke aplikasi, kan bayar pulsa, berkurang paket kita. Nah, itu yang akan disubsidi untuk daerah-daerah yang terpencil, agar penyelenggara tekfin tidak hanya berkumpul di masyarakat yang sudah punya akses keuangan," katanya.
Rudiantara mengatakan bahwa rencana ini masih dibicarakan. "Dalam konteks transaksinya 'kan menggunakan teknologi telekomunikasi. Di situ saya pertimbangkan, saya sedang bicara soalnya, belum pasti. Saya pertimbangkan subsidi agar lebih feasible, masyarakat di daerah pun akan merasa dibantu," katanya.
(Baca: Agregator Fintech Pembayaran Cashlezz Targetkan 5 Ribu Mitra Tahun Ini)
Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Onny Widjanarko mengatakan, untuk dapat menjamah sistem pembayaran secara digital ke daerah terpencil, harus ada peningkatan produktivitas. Sehingga bisa meningkatkan transaksi yang membuka peluang semakin lebar untuk transaksi digital masuk.
"Transaksi non-tunai datanya mudah diambil. Data yang diambil bisa membantu financing-nya. Misal pake QR, kan datanya tercatat. Begitu tahu datanya, maka analisisnya lebih gampang untuk mengajukan kredit," katanya.
