Bayar Utang Luar Negeri, Cadangan Devisa Tergerus US$ 1,5 Miliar
Cadangan devisa Indonesia pada Oktober 2020 turun US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 21,3 triliun menjadi US$ 133,7 miliar dibandingkan sebulan sebelumnya. Penyebab turunnya devisa di antaranya karena pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko mengatakan posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,7 bulan impor atau 9,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. "Posisi itu juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor," kata Onny dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (5/11).
Bank sentral menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.
Pengamat Ekonomi Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi memperkirakan posisi cadangan devisa masih bisa naik kembali, meski sempat tergerus. "Karena di akhir tahun ada kecenderungan aliran modal asing masuk ke bursa saham," kata Eric kepada Katadata.co.id, Jumat (5/11).
Eric menyebut ada peluang aliran modal asing masuk dengan melihat hasil perhitungan suara dari pemilihan presiden di AS. Hasil sementara Joe Biden unggul dibandingkan Donald Trump memberikan sentimen positif. Bila Biden menang, meski pun ada kemungkinan Trump membawa kasus penghitungan suara ke pengadilan, akan ada aliran modal asing.Eric memperkirakan cadangan devisa akan berada di kisaran US$ 134 miliar - US$ 137 miliar per akhir tahun 2020.
Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp 5.756,87 triliun pada September 2020, melesat lebih dari Rp 1.000 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 4.700,28 triliun. Kenaikan utang terjadi karena pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Posisi utang pemerintah pada September 2020 juga meningkat dari Agustus 2020 yang tercatat Rp 5.594,93 triliun. "Dengan demikian rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto sebesar 36,41%," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam buku APBN KiTa edisi Oktober 2020 yang dirilis, Kamis (22/10).
Secara perinci, utang pemerintah pusat masih didominasi oleh surat berharga negara dengan komposisi 85% atau sebesar Rp 4.892,57 triliun. Sisanya, berbentuk pinjaman sebanyak Rp 864,29 triliun.
Lebih perinci, SBN terdiri dari SBN domestik Rp 3.629,04 triliun dan vaals Rp 1.263,54 triliun. SBN domestik berbentuk surat utang negara Rp 2.973,01 triliun dan surat berharga syariah negara Rp 656,03 triliun. Adapun SBN valas terdiri atas SUN Rp 999,49 triliun dan SBSN Rp 264,05 triliun.
Sementara itu, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 11,32 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 852,97 triliun yang berbentuk bilateral Rp 318,18 triliun, multilateral RP 489,97 triliun, dan bank komersial Rp 44,82 triliun.
Sebelumnya, cadangan devisa RI sempat naik selama lima bulan berturut-turut hingga dua kali mencetak rekor pada Juli dan Agustus ditopang oleh penerbitan utang pemerintah. Namun, akhirnya terhenti pada September.
Saat itu, BI mencatat cadangan devisa turun dari posisi Agustus sebesar US$ 137 miliar menjadi US$ 135,2 miliar. Penurunan cadangan devisa pada September dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah.
