Dana Rp 133 Triliun dari AS, Kanada hingga Belanda Bakal Masuk LPI
Sejumlah investor asing telah menyatakan minatnya untuk menanamkan modalnya melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). Hal itu dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurut Airlangga, total dana yang siap masuk ke sovereign wealth fund tersebut mencapai US$ 9,5 miliar atau setara Rp 133 triliun (kurs Rp 14.000/US$). "Akumulasi LoI (letter of Intent) mencapai US$ 9,5 miliar,” kata Airlangga dalam webinar Indonesia Economic Outlook '21 pada Senin (8/2).
Sejumlah investor global yang telah menyatakan minat investasi ialah United States International Development Finance Corporation (US DFC), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) Canada, dan APG Netherlands.
Berikut adalah Databoks 10 SWF terbesar di dunia:
Airlangga menyatakan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk meningkatkan minat investor dalam menanamkan dananya di Tanah Air. Saat ini, pemerintah tengah menyusun aturan turunan dari aturan sapu jagat tersebut, terdiri dari 49 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 5 Rancangan Peraturan Presiden.
"Seluruh aturan ini diharapkan menjadi pedoman untuk seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan UU Cipta Kerja," ujar dia.
Selain itu, pemerintah menyiapkan Online Single Submission (OSS) untuk memudahkan proses perizinan berusaha. Hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan investasi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di Indonesia.
Infrastruktur hingga Telekomunikasi
Sebelumnya, pemerintah fokus mengundang investor untuk pengembangan proyek-proyek infrastruktur, dalam dua tahun pertama LPI. Ini tercantum dalam peta jalan atau roadmap LPI jangka tiga hingga lima tahun ke depan.
"Kami fokus pada aset infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam Mandiri Investment Forum 2021, Rabu (3/2) lalu.
Tiko, sapaan akrab Kartika mengatakan pemerintah ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas aset dan memperluas kerja sama dengan mitra global untuk menciptakan nilai tambah pascapandemi Covid-19.
Menurutnya, bandara dan pelabuhan akan menjadi sektor yang sangat menarik dalam jangka menengah, karena lalu lintas penerbangan dan pelayaran domestik yang mulai kembali tinggi. Ia yakin pemulihan lalu lintas di bandara domestik akan lebih cepat dibandingkan dengan bandara hub internasional.
Tidak hanya di sektor infrastruktur, LPI juga bisa menjadi sarana investor untuk melakukan investasi saham di BUMN. Salah satunya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), gabungan tiga bank syariah BUMN yang baru saja diresmikan awal Februari 2021 ini.
"Kami akan sangat terbuka untuk bekerja sama dengan investor yang ingin mengambil block seed di BSI ke depannya" katanya.
Selain bank, Kementerian BUMN juga berencana untuk mengajak investor global untuk berinvestasi pada saham PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM). Investasi dilakukan melalui anak usaha Telkom yang tengah mempersiapkan pencatatan perdana saham alias initial-public offering (IPO). Adapun, salah satu anak usaha Telkom yang tengah dipersiapkan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia adalah PT Dayamitra Telekomunikasi alias Mitratel.
Selain itu, pemerintah juga memiliki tiga perusahaan modal ventura (venture capital) yang bisa digunakan oleh investor melakukan investasi ke perusahaan startup teknologi melalui LPI. "Bisa berinvestasi di kedua aset yang digerakkan BUMN seperti LinkAja," ujarnya.
