Tarif Pajak Penghasilan UMKM 0,5% Masih Berlaku hingga 2024

 Zahwa Madjid
27 November 2023, 20:17
Tarif Pajak Penghasilan UMKM 0,5% Masih Berlaku hingga 2024
ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/rwa.
Calon pembeli memilih aksesoris saat pameran Gelar Bersama Industri dan Perdagangan Bermutu (Gema Tridatu) di mal Living World Denpasar, Bali, Jumat (24/11/2023). Kegiatan yang digelar sebagai upaya peningkatan kesejahteraan bagi UMKM Kota Denpasar tersebut merupakan suatu inovasi untuk mempromosikan produk-produk lokal serta meningkatan akses pasar bagi pelaku UMKM di Kota Denpasar agar dapat naik kelas menuju pasar Global.

Tarif pajak penghasilan (PPh) 0,5% dipastikan tetap berlaku bagi wajib pajak yang omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun atau wajib pajak orang pribadi unit usaha kecil menengah atau WP OP UMKM.

Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Advertisement

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, dalam akun X nya, bagi wajib pajak orang pribadi  UMKM yang menggunakan tarif 0,5% sejak 2018, boleh menggunakan tarif ini sampai tahun pajak 2024.

Adapun untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya dapat menggunakan norma penghitungan jika memenuhi syarat dan omset belum melebihi Rp 4,8 miliar atau menggunakan tarif normal dan menyelenggarakan pembukuan jika omset di atas Rp 4,8 miliar.

“Bagi wajib pajak UMKM baru, Anda tetap dapat memanfaatkan tarif 0,5% dari omset sampai 7 tahun pajak bagi WP OP UMKM, dan 4 tahun pajak untuk koperasi, CV, dan firma, dan 3 tahun untuk PT,” ujar Prastowo, Senin (27/11).

Bahkan, bagi WP OP UMKM yang omset setahun tidak melebihi Rp 500 juta, tidak perlu membayar PPh karena mendapat fasilitas dari pemerintah.

Wajib pajak (WP) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu kelompok WP yang diberikan fasilitas berupa kemudahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dam Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diperbarui dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh, wajib pajak tersebut diberikan fasilitas berupa pengenaan tarif PPh final 0,5% dari peredaran bruto usahanya.

Tarif PPh final 0,5% dapat digunakan oleh WP orang pribadi atau badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi R p4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Halaman:
Reporter: Zahwa Madjid
Editor: Lona Olavia
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement