OJK Kebut Literasi Keuangan di Desa Agar Masyarakat Tak Terjerat Pinjol Ilegal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di pedesaan yang masih jauh tertinggal dibandingkan perkotaan. Upaya ini untuk melindungi masyarakat desa dari bahaya layanan keuangan ilegal, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal dan lintah darat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara inklusi dan literasi keuangan di kota dan desa.
“Indeks inklusi keuangan di perkotaan mencapai 78,41%, di pedesaan 70,13%. Literasi keuangan di perkotaan 69,71% tetapi di pedesaan baru 59,25%,” kata Friderica dalam konferensi pers di Desa Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dikutip Minggu (8/4).
OJK mencatat masih pengetahuan masyarakat desa terhadap produk-produk keuangan formal menjadi alasan maraknya layanan keuangan ilegal di daerah tersebut.
Untuk mengatasi masalah ini, OJK meluncurkan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di beberapa titik pedesaan di Indonesia. Program ini bertujuan mengedukasi masyarakat desa tentang pentingnya inklusi keuangan dan bagaimana mengakses layanan keuangan yang aman dan legal.
Tujuan besar dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan potensi-potensi ekonomi yang belum optimal. Harapan OJK, masyarakat desa dari jeratan pinjol ilegal dan praktik lintah darat.
"Selain untuk meningkatkan kesejahteraan, program ini juga bertujuan melindungi masyarakat dari akses keuangan yang ilegal seperti pinjol ilegal dan lintah darat," kata Friderica.
Program EKI, kata Friderica diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di pedesaan, sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan UMKM.
Peluncuran program EKI dilakukan di Desa Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menjelaskan pertumbuhan ekonomi daerah adalah kunci pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dengan menopang seluruh perekonomian di daerah, terutama di tingkat desa, kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Mahendra di Desa Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dikutip Minggu (8/4).
Mahendra menjelaskan 35 kantor OJK Daerah telah diberi tugas tambahan untuk memetakan dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi unggulan di setiap provinsi hingga tingkat kabupaten dan kota. Tugas tambahan ini, kata Mahendra, dilakukan sejak tahun lalu.
