Serikat Karyawan Minta Jokowi Selamatkan Garuda dengan Lima Cara
Serikat Bersama (Sekber) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo berisi permohonan untuk menyelamatkan dari ambang kebangkrutan melalui lima tahap strategi.
Sekber ini terdiri atas Serikat Karyawan Garuda (Sekarga), Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI).
"Mengingat status Garuda Indonesia yang kepemilikan sahamnya 60,54 persen milik negara, maka kami memohon dukungan dari Bapak Presiden Joko Widodo kiranya dapat membantu menyelamatkan kelangsungan Garuda Indonesia," kata Ketua Umum Sekarga Dwi Yulianta mewakili Sekber Garuda Indonesia dalam keterangan tertulis seperti dikutip Antara, Rabu (14/7).
Dalam surat tertanggl 12 Juli 2021, Presiden Jokowi diharapkan menjalankan lima strategi penyelamatan. Pertama, mendukung opsi 1 Kementerian BUMN menyelamatkan kelangsungan kinerja perusahaan. Menurut Sekber, opsi penyelamatan ini dapat menghindarkan perseroan dari potensipailit.
Terlebih, opsi ini juga telah mendapat dukungan dari Komisi VI DPR-RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Garuda, Kamis (2/6) lalu.
Kedua, meminta Jokowi menolak opsi 2 yang dipilih oleh jajaran Direksi Garuda, yakni berupa pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasalnya, proses ini dianggap berpotensi menyebabkan perusahaan pailit.
Ketiga, serikat pekerja meminta Jokowi membantu mencairkan sisa dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 7,5 triliun menjadi penyertaan modal langsung, bukan melalui skema Mandatory Convertible Bond (MCB) atau bantuan dana operasional. Pasalnya, kondisi saat ini dianggap genting karena terancam berhenti beroperasi dan berada di ambang kebangkrutan.
"Kondisi flag carrier Garuda Indonesia saat ini berada di ambang kebangkrutan akibat dampak pandemi Covid-19, di mana kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasional," ujar Yulianta.
Keempat, meminta percepatan pembentukan holding ekosistem pariwisata sesuai program Menteri BUMN guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, khususnya bidang pariwisata.
Terakhir, membentuk tim audit atas semua transaksi pengadaan pesawat dan mesin pesawat di masa lalu. "Siapapun yang terbukti harus diproses hukum," katanya.
Selain dampak negatif pandemi Covid-19, menurut serikat karyawan, Garuda juga menanggung beban masa lalu terkait pengadaan pesawat dan mesin yang dilakukan oleh direksi pada periode kepemimpinan sebelum-sebelumnya.
Tak hanya itu, emiten berkode GIAA ini dianggap terkena dampak dari potensi lini bisnis yang tidak terkelola optimal. Beberapa di antaranya adalah captive market corporate account atau semua perjalanan dinas instansi pengguna Anggarana Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan non-APBN, lini bisnis kargo, dan lini bisnis penyewaan (charter).
Serikat karyawan ini mengungkapkan Garuda Indonesia telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dari total karyawan sebanyak 7.900 pada 2019 kemudian berkurang 2.000 karyawan pada 2020. Pada 2021, perusahaan sedang dalam proses PHK sekitar lebih dari 1.000 karyawan.
Selain terjadi PHK, karyawan yang masih aktif bekerja dilakukan pemotongan dan penundaan pembayaran gaji. Menurut serikat pekerja, semua itu merupakan bentuk dari pengorbanan sebagai karyawan perusahaan milik pemerintah.
