Stafsus BUMN Sebut Garuda Kritis karena Manajemen Lama 'Ugal-ugalan'
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan kondisi keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terus memburuk saat ini terjadi karena manajemen terdahulu menjalankan bisnis penerbangan secara 'ugal-ugalan'.
"Kita tahu kondisi Garuda saat ini karena dulu itu ugal-ugalan, penyewaan pesawat yang dilakukan oleh pihak garuda. Ugal-ugalan ini yang membuat kondisi Garuda buruk, diperparah lagi dengan kondisi Covid-19. puncaknya saja Covid, tapi mereka juga punya pondasi yang jelek," ujar Arya dalam keterangan
Maka itu, Arya menyatakan Kementerian BUMN sedang berupaya keras menyelesaikan persoalan keuangan maskapai milik negara tersebut. Upaya utama yang dilakukan ialah bernegosiasi dengan para kreditur untuk menyelesaikan tumpukan utang perusahaan berkode saham GIAA ini.
"Kami sedang proses negosiasi, mudah-mudahan berhasil. Hanya dengan cara negosiasi kepada pemilik piutang ini yang kami harapkan. Kalau berhasil, maka Garuda akan tetap jalan," ujar Arya.
Sebaliknya, jika negosiasi gagal, Arya mengatakan pihaknya baru akan mencari langkah lain agar BUMN tetap memiliki maskapai penerbangan, "Kita tunggu saja bagaimana kondisi negosiasi."
Selain negosiasi, menurut Arya, perusahaan juga terus melakukan efisiensi keuangan demi menyelamatkan perusahaan. Untuk itu, dia mengimbau seluruh pihak untuk melihat kondisi yang ada saat ini secara rasional.
Menanggapi opsi penyertaan modal negara (PMN), menurut Arya, Kementerian BUMN belum berencana meminta Kementerian keuangan untuk menyuntikkan modal kepada Garuda. Pasalnya, anggaran yang dibutuhkan Garuda tentu akan sangat banyak.
"Kami sekarang berusaha betul sedikit-sedikit tidak disuntik PMN. Kita harus membangun BUMN yang sehat," katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo membenarkan rencana untuk menyiapkan PT Pelita Air Service (PAS) sebagai maskapai berjadwal nasional menggantikan Garuda Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi apabila restrukturisasi dan negosiasi yang sedang dijalani oleh Garuda tak berjalan mulus.
"Kalau mentok ya kita tutup, tidak mungkin kita berikan penyertaan modal negara karena nilai utangnya terlalu besar,’" kata Kartiko seperti dikutip Antara, Sabtu (23/10).
Menurut Tiko, panggilan akrabnya, progres negosiasi dan restrukturisasi utang Garuda Indonesia dilakukan dengan seluruh lender, lessor pesawat, hingga pemegang sukuk global, melibatkan tiga konsultan yang ditunjuk Kementerian Negara BUMN.
Meskipun demikian, negosiasi dengan kreditur dan lessor masih alot dan membutuhkan waktu yang panjang. Salah satu alasannya, pesawat yang digunakan Garuda Indonesia dimiliki puluhan lessor.
Tiko juga menilai opsi penutupan Garuda Indonesia tetap terbuka meski berstatus sebagai maskapai flag carrier. Alasannya, saat ini sudah lazim sebuah negara tidak memiliki maskapai yang melayani penerbangan internasional.
Dia pun beralasan meskipun Garuda Indonesia bisa diselamatkan, nyaris mustahil Garuda Indonesia bisa melayani lagi penerbangan jarak jauh, misalnya ke Eropa. Oleh karena itu, untuk melayani penerbangan internasional, maskapai asing akan digandeng sebagai partner maskapai domestik.
Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mendukung langkah yang diambil Kementerian BUMN dengan opsi penutupan maskapai Garuda Indonesia apabila negosiasi dengan para lender, lessor pesawat, hingga pemegang sukuk global gagal dilakukan.
Evita mengatakan jika negosiasi berjalan alot dan kemungkinan berakhir gagal, maka tidak ada pilihan lain, kecuali Kementerian BUMN harus menyiapkan maskapai penerbangan Pelita Air atau maskapai lain sebagai pengganti.
"Saya menilai penyiapan maskapai penerbangan lain untuk menggantikan Garuda Indonesia sebagai antisipasi dari sangat seriusnya situasi saat ini. Kalau memang tidak bisa lagi dinegosiasikan dengan para lessor, lender maupun pemegang sukuk global ya tentu saja seperti kata Kementerian BUMN, opsinya tidak ada lagi kecuali ditutup," katanya dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Sabtu (23/10).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan DPR sudah menegaskan bahwa opsi lain dengan penyertaan modal negara (PMN) tidak akan mungkin dilakukan.
Evita berharap situasi ini bisa ditangkap para lessor untuk bisa memberikan kesempatan kepada Garuda di tengah kondisi tidak adanya opsi lain lagi. Apalagi terakhir ini terbuka sinyal positif bagi dunia penerbangan setelah dibukanya pariwisata internasional ke Bali, pembukaan umrah, dan lainnya setelah menurunnya kasus COVID-19 secara signifikan di Indonesia.
