DPR Bentuk Panja Penyelamatan Garuda, Ini Komentar Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir mendukung pembentukan panitia kerja (Panja) penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) oleh Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (16/2). Menurut Erick, pembentukan panja merupakan upaya konkret dari DPR dalam mengawal proses penyehatan maskapai pelat merah tersebut.
"Panja merupakan komitmen dan tindaklanjut dari pembahasan sejumlah rapat kerja maupun rapat dengar pendapat yang telah beberapa kali dilakukan antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR," kata Erick dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (17/2).
Ia menilai dukungan politik dari Komisi VI DPR sangat penting bagi Kementerian BUMN, dalam menyehatkan kembali kinerja Garuda. Ia mengatakan, pihaknya bersama dengan Komisi VI DPR akan terus bersinergi dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang dialami Garuda.
Selanjutnya, Kementerian BUMN juga akan memaparkan secara rinci mengenai rencana bisnis dan transformasi Garuda Indonesia ke depan kepada Komisi VI DPR.
"Seperti yang sering saya sampaikan, kita (BUMN) tentu tidak bisa sendirian, ini eranya kolaborasi termasuk dalam memperbaiki kinerja Garuda yang juga memerlukan dukungan Komisi VI DPR," kata dia.
Komisi VI DPR akan mengawal proses transformasi dan restrukturisasi yang sedang dilakukan Garuda. Ia menyebut, transformasi menjadi keharusan bagi Garuda agar mampu bertahan di situasi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi dan juga menatap prospek bisnis pasca pandemi.
Tak hanya itu, Kementerian BUMN juga telah menggandeng Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti indikasi dugaan korupsi di Garuda. Erick menambahkan, perbaikan menyeluruh dari sisi penegakan hukum dan sisi bisnis bertujuan untuk membuat Garuda ke depan lebih akuntabel, profesional, dan transparan.
Sebagai informasi, Komisi VI DPR yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha, sepakat membentuk panitia kerja penyelamatan Garuda Indonesia. Panja dianggap dapat membantu mengatasi masalah Garuda yang saat ini terbelit utang mencapai US$ 9,8 miliar atau setara Rp 139,76 triliun.
“Kami sudah menyepakati terbentuknya Panja yang secara khusus akan mendalami opsi-opsi apa yang tersedia untuk menyelamatkan Garuda Indonesia,” ujar Wakil Ketua Komisi VI Fraksi NasDem Martin Manurung di Kompleks Parlemen pada Rabu (16/2).
Martin mengatakan, panja tak akan mengurusi persoalan hukum yang sedang ditangani kejaksaan. Namun, berfokus pada proses restrukturisasi Garuda, karena waktu yang cukup terbatas, seiring dengan negosiasi dan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
