BTN (BBTN) Tunggu Persetujuan OJK soal Penjualan Aset Rp 1 Triliun
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN menyampaikan rencananya menggelar asset sale. Hal ini dilakukan perseroan untuk mengurangi risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).
Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan gelaran asset sale ini sedang menunggu izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
"Kami sedang menunggu perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan. Maka apabila ini disetujui kami akan dapat melepas asset sale NPL yang bisa kita jual," katanya dalam konferensi pers secara online , Rabu (11/1).
Aksi tersebut, menurutnya dapat mengurangi risiko kredit bermasalah di tahun ini. Perseroan menargetkan transaksi asset sale kurang lebih Rp 1 triliun pada transaksi pertamanya.
"Cara ini bisa mengurangi risiko kredit bermasalah BTN lebih cepat lagi dan kami tidak menggunakan CKPN untuk kepentingan laba. Kami sudah janji juga ke otoritas bahwa CKPN akan dipakai untuk memperkuat cadangan," ujar dia.
Jika transaksi ini bisa dijalankan, maka coverage ratio mungkin bisa mencapai 160% naik dari angka tahun lalu. Di sisi lain, BBTN juga memproyeksi pertumbuhan kredit tumbuh 10% sampai 11% di 2023.
BTN membukukan laba bersih sekitar Rp 2,27 triliun pada kuartal tiga 2022. Angka tersebut meningkat 50,11% dibanding Januari-September tahun lalu yang laba bersihnya Rp 1,51 triliun. Sebelumnya, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan pencapaian ini ditopang oleh meningkatnya penyaluran kredit, perbaikan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL), serta biaya dana (cost of fund) yang berhasil ditekan.
"Transformasi Bank BTN yang sejalan dengan transformasi dari Kementerian BUMN telah membuahkan hasil positif. Sehingga kinerja perseroan pada kuartal III 2022 ini semakin baik dan akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini," kata Haru dalam siaran persnya.
Pada Januari-September 2022 BTN telah menyalurkan kredit senilai Rp 289,6 triliun, meningkat 7,18% dari periode sama pada tahun lalu.
Penyaluran kredit BTN pada sembilan bulan pertama tahun ini didominasi oleh kredit perumahan yang nilai totalnya Rp 256,48 triliun. Angka ini mencakup kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi senilai Rp 140,97 triliun dan KPR nonsubsidi Rp 87,11 triliun
