LKPP dan Telkom Luncurkan Sistem E-Katalog Versi 6, Ini Kelebihannya
Buat ringkasan dengan AI
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan Katalog Elektronik versi 6 dengan menggandeng PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) melalui unit GovTech Procurement yang berfokus melayani transformasi digital untuk pengadaan pemerintahan.
Katalog versi 6 ini masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Saat ini, Katalog versi 6 sudah diterapkan di 5 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai piloting, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Katalog Elektronik merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, maupun Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hal ini turut mencangkup produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang maupun jasa.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) mengatakan bahwa Katalog Elektronik Versi 6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik kepada pengguna. Yaitu melalui fitur baru katalog elektronik LKPP memberikan kemudahan kepada para stakeholder-nya dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.
"Masyarakat dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah. Dari harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja," katanya dalam acara peluncuran Katalog Elektronik versi 6 di Djakarta Theater, Kamis (29/3).
Dirinya berharap, fitur baru juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan. Keunggulan dari fitur terbaru lainnya disuguhkan LKPP melalui kemudahan menemukan produk, melakukan pembayaran, serta memonitor proses transaksi yang sedang berjalan.
Pengguna akan dapat dengan cepat menemukan informasi yang mereka butuhkan, sehingga mempercepat proses pengadaan barang maupun jasa.
Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. menjelaskan, Katalog Elektronik versi 6 dirancang sebagai platform digital yang memudahkan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
"Harapan kami adalah menciptakan sistem pengadaan yang lebih kompetitif dan memberikan keuntungan bagi pihak pembeli (buyer) dan penjual (seller)," tuturnya. Dia berharap perusahaan selalu ambil bagian untuk terus berinovasi dan memperbaharui sistem pengadaan nasional di Indonesia.
Katalog Elektronik Versi 6.0 saat ini diterapkan pada lima kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah atau disingkat K/L/PD sebagai piloting. Diantaranya yaitu kementerian keuangan, kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Lalu LKPP, pemerintah DKI Jakarta, dan pemerintah Jawa Tengah.
Selama masa migrasi dan piloting, Katalog Elektronik versi sebelumnya masih bisa digunakan hingga akhir tahun 2024. “Kami targetkan bahwa pengembangan Katalog Versi 6 sudah rampung pada akhir tahun ini, jadi seluruh K/L/PD sudah dapat menggunakannya,” kata Hendi.
Pada kesempatan yang sama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyebutkan jika sistem yang ada di LKPP ini telah in line dengan sistem di Kemenpanrb, sehingga turut berpengaruh terhadap nilai reformasi birokrasi," tuturnya.
