Berita Belanja Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Istilah Rojali menggambarkan fenomena yang sedang dihadapi masyarakat kelas menengah. Mereka menahan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pokok lain, serta investasi.

Hippindo mendukung rencana pemerintah untuk menerapkan PPh Pasal 22 kepada pedagang e-commerce, menargetkan keadilan pajak antara usaha online dan offline.

Fenomena Rojali atau rombongan yang jarang belanja mengakibatkan penurunan pendapatan mal, terutama karena masyarakat menengah ke bawah lebih berhati-hati dalam berbelanja akibat kondisi ekonomi.

Fenomena 'Rojali' atau rombongan jarang beli di pusat perbelanjaan kini merupakan kebiasaan baru, terutama pasca-pandemi, yang mempengaruhi kegiatan retail dan dinamika ekonomi.

Munculnya fenomena rojali, dimana pengunjung mal besar-besaran namun jarang membeli, dikaitkan dengan menurunnya daya beli pasca pandemi dan pergeseran kebutuhan konsumsi.

Menurut Twilio, 90% perusahaan di Indonesia yang mengadopsi AI mencatat peningkatan dalam layanan pelanggan, dengan fokus pada iklan personalisasi bersifat real-time dan personal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetapkan lanjutan efisiensi APBN 2026 di bawah arahan Prabowo, fokus pada belanja efektif dan program unggulan nasional.

Pada kuartal II 2025, ekonomi Indonesia diperkirakan naik berkat peranserta belanja pemerintah, meskipun sebelumnya terkontraksi di kuartal pertama.

Kekhawatiran mengenai arah kebijakan fiskal di bawah Presiden Prabowo dan stabilitas ekonomi Indonesia mendorong orang kaya mengalihkan dana ke luar negeri, memilih emas, properti, dan USDT.

Belanja seru di Sisterhood Modest Bazaar 2025, dapatkan promo spesial, hadiah spesial dari BRI dan kesempatan menang tiket konser Boyz II Men & Kahitna hingga Rp2,5 juta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengarahkan kementerian dan lembaga untuk menghemat hingga Rp256,1 triliun dalam anggaran, memberlakukan pemangkasan biaya pada 16 sektor berbeda.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah sedang menyusun skema penyaluran BLT baru yang melibatkan digitalisasi dan penggunaan lebih terarah.

Kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 diharapkan dapat membebani generasi Z yang berada di awal karir, memaksa mereka merencanakan keuangan dengan lebih matang untuk mengatasi biaya hidup yang meningkat.

Masyarakat menolak keras kebijakan PPN 12%, direncanakan mulai 1 Januari 2025, yang memicu rencana demo besar-besaran di Istana Presiden pada hari ini.

Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkap kebocoran keuangan negara dalam berbagai sektor yang mencakup penerimaan, pengeluaran, dan inefisiensi, mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat dan bidang.