Bos BTN Sebut Merger dengan Bank Muamalat Ada Kendala
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) membeberkan kondisi terbaru terkait rencana spin off atau pemisahan unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah atau BUS dan rencana merger dengan Bank Muamalat. Proses due diligence (uji tuntas) BTN terhadap Muamalat terhambat karena masih menunggu sejumlah data keuangan.
"Perusahaan masih menunggu data-data dari kantor akuntan. Ada juga keterlambatan laporan keuangan audit dan yang paling lama adalah data pengkreditan," ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu kepada wartawan di Menara BTN Jakarta, Kamis (25/4).
Terkait kesiapan BTN Syariah, Nixon menyebut unit usahanya itu memiliki dana semacam ekuitas yang dicatat sebagai Rekening Antar Kantor (RAK) sekitar Rp 6 triliun. Namun, Nixon belum bisa menyebutkan jumlah dana yang akan digunakan untuk mengakuisisi Muamalat.
"Belum tahu, belum tentu dipakai semua buat (akuisisi) itu juga. Kami pasti pilih yang paling murah," ujar dia.
Target Merger Meleset
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan merger Bank Muamalat dengan Bank Tabungan Negara Syariah rampung pada Maret 2024. Erick menyebut Kementerian BUMN sudah melakukan diskusi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Kementerian Agama soal sinergi antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah.
"Finansial syariah menarik pada saat ini. Maka itu [merger] antara BTN Syariah dan Bank Muamalat sedang dalam proses pembicaraan, kalau lancar Maret 2024 rampung," kata Erick dalam konferensi pers, Selasa (19/12).
