Kebut Merger HK dan Waskita, BUMN: Tidak ada Pengurangan Karyawan
Kementerian BUMN buka suara terkait dengan rencana merger dua BUMN Karya, yakni PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT), dan dampaknya terhadap karyawan dari masing-masing perusahaan.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan bahwa jika rencana ini terwujud maka tidak akan berdampak pada pengurangan karyawan di kedua BUMN karya tersebut.
“Jika yang terjadi adalah Waskita menjadi anak usaha Hutama Karya, tidak akan berdampak terhadap karyawan. Ini pembentukan holding bukan peleburan jadi tidak ada pengurangan,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/7).
Dia menyebut tujuan pembentukan holding yaitu agar tiap-tiap perusahaan BUMN Karya memiliki spesialisasi, menghindari persaingan sesama perusahaan konstruksi pelat merah, dan menyehatkan kinerja keuangannya. “Banting harga itu yang bikin BUMN Karya rugi dan tidak sehat karena adu tender,” tuturrnya.
Pemerintah mengebut upaya konsolidasi dua BUMN karya, yakni Waskita dan Hutama Karya. Arya mengungkapkan bahwa upaya penggabungan atau merger ditargetkan rampung sebelum akhir 2024, sebelum pergantian pemerintahan.
Dalam konsolidasi itu, Waskita Karya akan menjadi anak usaha dari HK. "Mudah-mudahan dalam waktu September sudah bisa jalan semua. Semoga sudah beres, sudah sah secara hukum," ujar Arya beberapa waktu lalu, Selasa (7/5).
Dia juga mengharapkan setiap BUMN bisa membantu UMKM. Ia menegaskan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia sehingga harus didorong untuk berkembang.
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir telah mengungkapkan skema merger BUMN Karya. PT PP dengan PT Wijaya Karya Tbk akan digabung dan fokus pada pembangunan pelabuhan, bandara, pabrik, dan perumahan.
PT Hutama Karya rencananya akan digabungkan dengan PT Waskita Karya Tbk. Entitas ini nantinya akan fokus membangun jalan tol, jalan non-tol, bangunan institusi, dan perumahan komersial.
Erick kemudian akan meleburkan tiga BUMN Karya, yakni PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya, dan PT Adhi Karya. Perusahaan ini akan fokus menerima proyek seputar sumber daya air dan rel kereta api. Namun dia memastikan bahwa proses ini kemungkinan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.
"Bagaimana nanti Hutama Karya dengan Waskita, PP dengan WIKA, dan ini ada prosesnya semua. Dan saya sudah bilang perlu waktu 3 tahunan jadi enggak bisa selesai tahun ini," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (19/3).
