Indofarma Terjerat Utang, DPR Desak Kementerian BUMN Percepat Penyelamatan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan perhatian serius terhadap situasi kritis yang melanda emiten farmasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Indofarma Tbk (INAF). Kondisi ini dinilai mencerminkan masalah mendasar yang perlu segera ditangani.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menegaskan bahwa kasus Indofarma dapat menjadi puncak dari persoalan yang lebih besar di tubuh BUMN. Ia mendesak Kementerian BUMN untuk lebih proaktif dan memastikan adanya audit berkala terhadap seluruh perusahaan BUMN sebagai langkah preventif agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi.

“Kami khawatir kasus Indofarma ini bagaikan gunung es di BUMN, khawatir nanti ada lagi perusahaan yang seperti Indofarma,” kata Nevi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9).

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menyatakan bahwa mantan pejabat Indofarma yang terlibat dalam kasus fraud akan segera ditindak secara hukum.

Dia juga menjelaskan bahwa BUMN sedang merencanakan agar Indofarma beralih menjadi perusahaan dengan model bisnis made-to-order atau maklon, di mana perusahaan hanya akan memproduksi berdasarkan pesanan dari induknya, PT Biofarma.

Selain itu, Kartika menambahkan bahwa Indofarma akan melakukan efisiensi, termasuk menjual aset secara bertahap untuk membayarkan hak karyawan. Ia menyebutkan bahwa tunjangan iuran sebesar Rp 95 miliar akan segera dibayarkan.

“Hak karyawan di grup tunjangan iuran, dengan nilai Rp 95 miliar, akan segera dibayarkan,” ujar Kartika, yang akrab disapa Tiko.

Selamatkan Indofarma yang Terlilit Utang

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelamatkan Badan Usaha Milik Negara yang bermasalah, termasuk Indofarma. Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 68 miliar kepada induk Indofarma, Bio Farma.

Kementerian BUMN membantah bahwa dana ini akan digunakan untuk membayar utang Indofarma ke platform pinjaman online (pinjol). PMN yang diajukan Bio Farma akan digunakan untuk pengembangan vaksin. Sementara itu, Erick Thohir menegaskan bahwa BUMN yang bermasalah tetap akan diselamatkan.

"Kasus fraud, ya fraud. Korupsi kami tangkap. Tetapi bagaimana Indofarma harus bisa keluar dengan baik, ya kami harus melakukan penyelamatan, termasuk utang vendor dan berbagai masalah lainnya yang harus diselesaikan," ujar Erick usai Relaunching Yayasan BUMN di Jakarta, Jumat (5/7).

Erick Thohir menegaskan bahwa Kementerian BUMN selalu melakukan investigasi audit terhadap perusahaan. Apabila ditemukan kejanggalan, segera dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kementerian juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pencegahan.

"Kalau dibilang Kementerian BUMN tidak mempelajari, justru kami yang menemukan adanya fraud itu. BUMN melakukan investigasi audit, kemudian kami laporkan ke BPK. BPK periksa lagi, baru proses terjadi," jelas Erick.

Indofarma memiliki total liabilitas atau utang sebesar Rp 1,56 triliun dalam laporan keuangan tahun buku 2023, meningkat 7% dibandingkan 2022 yang sebesar Rp 1,48 triliun. Anak usaha Bio Farma ini juga menghadapi berbagai masalah bisnis yang membuatnya pailit usai pandemi Covid-19.

BUMN farmasi ini memiliki ekuitas negatif Rp 804 miliar pada 2023 dan masih menunggak gaji karyawan sebesar Rp 4,23 miliar. Selain itu, BPK menemukan adanya penarikan dana dari pinjol oleh oknum di perusahaan ini. Direktur Utama Indofarma, Yeliandriani, menyebutkan bahwa ada lima oknum yang terlibat dalam kasus ini.