Mobil Listrik hingga Giant Sea Wall Masuk Pipeline Proyek Danantara Development
Entitas anak Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yaitu Danantara Development Management Fund (DDMF) akan mengelola 12 proyek dalam pipeline program kerja prioritas nasional. Proyek tersebut mencakup pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall, industri logam tanah jarang, hingga gasifikasi batu bara.
Managing Director Development Investment Danantara Development Management Fund (DDMF), Rachmat Kaimuddin mengatakan, DDMF memiliki mandat untuk mendukung pembangunan nasional dan proyek pelayanan publik yang memberikan dampak sosial maupun ekonomi.
“Dimandatkan bahwa kami bisa melakukan very long term investment, dan kami juga bisa mengambil return yang di bawah commercial. So we can give concessional financing,” kata Rachmat dalam acara HHP Law Firm bertajuk Mobilizing Capital and Strategic Certainty for Indonesia’s Next Growth Phase di Jakarta, Rabu (9/9).
Untuk skema pembiayaan proyek strategis tersebut, Rachmat menjelaskan struktur pembiayaan setiap proyek masih dalam tahap kajian. DDMF akan menentukan skema investasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Investasi Pembangunan dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi sehingga mesti melalui pre-feasibility study (pre-FS), feasibility study (FS) serta penyusunan struktur pembiayaan.
Karena itu, dia belum dapat mengungkapkan struktur maupun nilai investasi masing-masing proyek. Namun, kata dia, DDMF akan berupaya menggunakan investasinya untuk mengkatalisasi pendanaan dari sektor swasta.
“Jadi hari ini belum bisa saya sampaikan dulu struktur, tempatnya seperti apa, tapi nanti kita atur memang tujuan kami adalah mengkatalis dana dari kami dan juga dari private sector,” ujarnya.
Proyek Prioritas
Dari 12 proyek yang masuk dalam pipeline, Rachmat menyebut beberapa program yang saat ini menjadi fokus awal DDMF. Di antaranya adalah Mobil Nasional (Mobnas), Motor Listrik Nasional (Molinas), serta gasifikasi batu bara.
“Yang sudah publik saja saya sampaikan ada motor listrik, mobil listrik, coal gasification,” kata Rachmat.
Adapun 12 proyek tersebut terbagi dalam tiga sektor prioritas Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Pada sektor kemandirian energi dan air, proyek yang disiapkan meliputi Mobnas, utility-scale solar and storage, Molinas, serta gasifikasi batu bara.
Kemudian pada sektor hilirisasi dan industrialisasi, DDMF memasukkan industri semikonduktor, industri farmasi, industri logam tanah jarang serta industri tekstil.
Sementara pada sektor infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, proyek yang masuk pipeline terdiri atas giant sea wall, infrastruktur konektivitas, perumahan dan smart cities serta pengelolaan sampah.
DEN: Hirilisasi Bisa Dorong Nilai Tambah
Seiring dengan tugas yang diemban DDMF, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochammad Firman Hidayat, menilai sejumlah proyek tersebut berpotensi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila dapat direalisasikan.
Dia mencontohkan proyek gasifikasi batu bara yang dinilai dapat meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri. Menurut Firman, konsep tersebut serupa dengan hilirisasi komoditas seperti nikel, ketika Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah tetapi mengolahnya menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
“Kalau proses gasifikasi akhirnya mirip dengan nikel. Yang tadinya kita raw material, kemudian sekarang kita olah sehingga ada nilai tambahnya,” kata Firman.
Menurut dia, pengembangan mobil dan motor listrik nasional juga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar apabila ekosistem industrinya dibangun di dalam negeri.
Firman menerangkan, Indonesia, telah memiliki ekosistem kendaraan listrik yang berkembang. Penguatan komponen dan rantai pasok domestik akan membuat nilai tambah yang dihasilkan tetap berada di dalam negeri. Dia juga menilai konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kapasitas investasi pemerintah.
Firman pun menyebut kontribusi BUMN terhadap perekonomian cukup besar, tetapi produktivitas sejumlah perusahaan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, konsolidasi BUMN diperlukan agar perusahaan memiliki skala bisnis yang lebih besar dan mampu beroperasi lebih efisien.
Menurutnya, konsolidasi tersebut diharapkan dapat membuat BUMN lebih lincah sekaligus meningkatkan kapasitas investasi untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional.
