Menyorot Nota Keuangan 2020, Antara Janji dan Aneka Program Jokowi

Sorta Tobing
16 Agustus 2019, 16:09
pidato nota keuangan jokowi, asumsi makro 2020
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim di tengah gejolak perekonomian global, pembangunan ekonomi Tanah Air selama lima tahun capaiannya menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi trennya meningkat dari 4,88% (2015) menjadi 5,17% (2018).

Angka pengangguran turun dari 5,81% pada Februari 2015 menjadi 5,01% pada bulan yang sama tahun ini. Lalu, jumlah penduduk miskin juga turun. Begitu pula dengan rasio gini atau indeks ketimpangan pendapatan.

Ia juga menyebut perbaikan indeks pembangunan manusia, logistik, dan kualitas infrastruktur. “Berbagai capaian itu tidak terlepas dari reformasi fiskal yang telah kita lakukan,” kata Jokowi saat menyampaikan pidato Nota Keuangan di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).

Namun, tantangan ekonomi ke depan akan semakin berat dan kompleks. Perang dagang dan depresiasi nilai mata uang, seperti yuan Tiongkok dan peso Argentina, harus diwaspadai.

“Saat negara-negara lain ekonominya melambat, ekonomi kita harus mampu tumbuh,” ucap Jokowi yang mengenakan jas berwarna biru dan dasi merah. “Kita manfaatkan kesulitan sebagai kekuatan untuk bangkit, tumbuh, untuk Indonesia maju.”

Kunci untuk mewujudkan hal itu, menurut Jokowi, dengan meningkatkan daya saing nasional, terutama kualitas sumber daya manusia (SDM). Berbagai program pembangunan SDM sedang pemerintah siapkan.

Harapannya, bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini bisa menlahirkan generasi bertalenta dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. “Saya yakin dengan fokus pad peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera menjadi negara maju.”

(Baca: Periode ke-2, Begini Target-target Ekonomi Jokowi Tahun Depan)

Asumsi Makro 2020

Tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat 5,3%. Konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utama. Inflasi di kisaran 3,1% untuk mendukung daya beli masyarakat. Nilai tukar pada Rp 14.400 per dolar Amerika (AS).

“Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi,” kata Jokowi. Karena itu, tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) tiga bulan diperkirakan berada di level 5,4%.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai US$ 65 per barel. Lifting atau produksi siap jual minyak dan gas bumi masing-masing mencapai 734 ribu barel per hari dan 1,19 juta barel setara minyak per hari.

Perbandingan asumsi makro 2019 dan 2020 dapat terlihat dalam grafik Databoks berikut ini.

Prioritas Anggaran 2020

Dalam pidatonya, Jokowi juga menyebut tiga strategi kebijakan fiskal tahun depan. Pertama, memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi. Lalu, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas. Terakhir, mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal.

Tema kebijakan fiskal 2020 akan diarahkan pada lima hal. Tiga di antaranya, yaitu penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi, dan penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab demografi dan antisipasi aging population.

Kemudian, dua hal lainnya, yaitu penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah dan antisipasi ketidakpastian global.

(Baca: Anggaran Pendidikan Rp 505,8 Triliun, Begini Program Baru Jokowi)

Dengan fokus tersebut pemerintah berharap defisit anggaran 2020 sebesar 1,76%. Belanja negara mencapai Rp 2.528,8 triliun atau sekitar 14,5% dari produk domestik bruto (PDB). Dana ini akan dipakai untuk perbaikan kualitas SDM, melanjutkan program perlindungan sosial, dan menjawab tantangan geografi. Belanja itu juga untuk meningkatkan investasi dan ekspor.

Anggaran pendidikan pada sebesar 20% dari belanja negara. Nilainya mencapai Rp 505,8 triliun. Menurut grafik Databoks, kenaikannya hanya sekitar 2,7% dibandingkan 2019. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan kenaikan dana pendidikan tahun ini yang mencapai 11,3%.

Pemerintah juga akan melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa. Program Indonesia Pintra (PIP) juga masih ada taun depan dengan target penerima beasiswa mencapai 20,1 juta siswa.

Jokowi juga akan menepati janji kampanyenya dengan program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah. Beasiswa ini akan diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta program studi sains dan teknologi.

Program kartu Pra-Kerja rencananya akan mulai berlangsung tahun depan. Pemilik kartu akan dapat memilih kursus yang diindingkan, termasuk coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, dan operator alat berat.

Untuk anggaran kesehatan nilainya hanya 5% dari belanja negara. Pemerintah mengalokasikan Rp 132,2 triliun anggara itu atau naik dua kali lipat dibandingkan 2015.

Prioritas programnya adalah memperkuat layanan dan akses kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan berkualitas. Kegiatan percepatan penurunan stunting juga diperluas mencakup 260 kabupaten atau kota. “BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dibenahi secara total,” katanya.

(Baca: Jokowi Siap Benahi BPJS Kesehatan Secara Total )

Pada 2020, pemerintah akan menyalurkan anggaran kepada 96,8 juta jiwa penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melanjutkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga, dan menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako.

Dengan kartu sembako, jumlah bantuan yang diterima naik menjadi Rp 1,8 juta per keluarga per tahun, dari sebelumnya Rp 1,32 juta.

Belanja negara akan difokuskan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. Jokowi berencana mengembangkan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa.

Karena itu, pemerintah akan merancang ibu kota baru untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang masih terpusat di Jakarta dan Jawa. “Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN,” ujarnya.

Di sektor pariwisata, pemerintah akan memprioritaskan empat destinasi wisata, yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Mandalika (Nusa Tenggara Barat).

(Baca: Sandiaga Uno Soroti Pidato Jokowi soal Investasi dan Lapangan Kerja )

Soal subsidi, termasuk bahan bakar minyak, listrik, elpiji tiga kilogram, dan pupuk tidak ada yang spesifik ia sampaikan. Jokowi hanya berjanji akan memperbaiki agar tepat sasaran. Lalu, pemerintah akan mepertahankan kebijakan gaji dan pension ke-13 serta tunjangan hari raya (THR) untuk para apartur negara.

Alokasi dana transfer ke daerah dan Dana Desa mencapai Rp 858,8 triliun atau naik 5,4% dibandingkan 2019. Harapannya, belanja pemerintah daerah dapat naik untuk meningkatkan layanan dasar public, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.

Dana Desa yang mencapai Rp 72 triliun rencananya akan dipakai untuk pemberdayaan masyarakat dan  pengembangan potensi ekonomi. Dengan begitu, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat.

Di bidang perpajakan, pemerintah akan melanjutkan reforamsi pajak. Dalam rangka mendukung investasi, insentif perpajakan sudah disiapkan, seperti perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, insentif super deduction.

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...