Setelah Infrastruktur, Pemerintah Berfokus ke Pembangunan Manusia
Empat tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo menggenjot pembangunan infrastruktur. Masa itu dinilai sudah cukup. Pemerintah menyatakan fokus pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pun bergeser ke sumber daya manusia.
Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mulai diarahkan untuk sistem jaminan kesehatan dan pendidikan, serta pemanfaatan teknologi. “Arahnya menjadi investasi pembangunan manusia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Bali, kemarin.
(Baca juga: PGRI Meminta Jokowi Perhatikan Guru Honorer)
Upaya itu mulai tercermin dari APBN 2019 yang tetap menempatkan 20 % APBN untuk pendidikan, juga peningkatan belanja negara untuk transfer dana daerah dan desa. Peningkatan alokasi dana daerah dan desa meningkat dari Rp 763,6 triliun tahun ini menjadi Rp 826,8 triliun tahun 2019.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo pun menegaskan pembangunan manusia penting untuk restrukturisasi masyarakat. Alasannya, pertumbuhan sektor primer terutama produk pertanian mulai melambat dan industri manufaktur juga masih stagnan. Sementara itu, peningkatan terlihat signifikan pada sektor jasa.
Transformasi sumber daya manusia dan teknologi pun sudah mulai menjadi tren global untuk menciptakan produk yang bernilai tambah tinggi dengan otomatisasi. “Kalau kita tidak melakukan, kita akan kehilangan potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Mardiasmo pada kesempatan yang berbeda di Bali, Jumat (7/12).
Dia menekankan pemerintah mulai melakukan kebijakan yang mengarah ke pembangunan manusia dan teknologi dengan roadmap industry 4.0. Namun, hilirisasi industri juga tetap memperhatikan aspek lingkungan yang masih penting terhadap keberlanjutan dunia.
Mardiasmo mengungkapkan pengetahuan dan pemikiran masyarakat penting untuk pengembangan pembangunan Indonesia. Ia mencontohkan Korea Selatan menjadi salah satu acuan negara yang sumber daya manusia-nya maju. “Tujuannya untuk kesejahteraan rakyat,” katanya lagi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kualitas pembangunan manusia Indonesia pada 2017 kembali membaik. Ini tercermin dari naiknya Indeks Pembangunan Manusia tahun lalu sebesar 0,63 poin (0,9%) ke level 70,81 dari tahun sebelumnya. Naiknya IPM didukung perbaikan indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran.
Permasalahan yang sama juga diungkapkan dari dunia wirausaha. Chief Executive OFficer Brodo, Muhammad Yukka Harlanda, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bakal memicu perkembangan kemampuan daya beli masyarakat.
Faktor kemajuan teknologi juga membuat wirausaha terus-menerus bermunculan yang dipicu oleh peningkatan kompetensi entrepreneurship dalam pendidikan formal. Yukka mengakui bahwa terjadi lompatan yang cukup besar dibandingkan ketika Brodo didirikan pada 2012.
Sementara CEO Queen Rides, Iim Fahima, menegaskan bahwa teknologi juga mempunya peran untuk penyetaraan pembangunan. Sehingga, literasi digital berperan penting untuk pengembangan kesetaraan gender serta hak dan kewajiban masyarakat.
Dia meminta informasi pemerintah harus lebih tepat guna melalui dunia digital. “Model bisnis teknologi itu juga harus menyediakan akses keuangan kepada perempuan,” ujar Iim. (Baca juga: Google Beri Pelatihan Teknologi bagi 100 Ribu Pengembang Indonesia).
Adapun Managing Director Indonesia Mengajar Haiva Ratu Muzdaliva menjelaskan kebijakan yang tepat harus membuat motivasi pengajar atau guru untuk masuk ke wilayah terpencil. Sebab, penyetaraan jadi isu yang penting sebagai pembangunan sumber daya manusia dan teknologi.
Haiva menyebutkan, konektivitas antara pengajar daerah bakal membuat minat guru di daerah terpencil semakin besar. Sehingga program seperti pertukaran guru di kota dengan di daerah bakal membuat semangat mengedukasi semakin merata.
