Jokowi Dorong ASEAN+3 Kurangi Ketergantungan pada Satu Mata Uang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ASEAN dan tiga negara mitranya mengurangi ketergantungan terhadap satu mata uang dalam transaksi di kawasan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan kerja sama currency swap di antara negara-negara kawasan dan meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam pembayaran transaksi perdagangan lintas negara.
Hal ini disampaikan Presiden dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Plus Three di Singapura, Kamis (15/11). Upaya mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu dalam transaksi lintas negara merupakan bagian dari pencegahan fluktuasi nilai tukar.
"Kerja sama ASEAN Plus Three (APT) harus menjadi bagian dari solusi (ekonomi) global," kata Jokowi seperti dikutip dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Kamis (15/11). Selain kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara ASEAN, pertemuan tersebut juga dihadiri Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Korea Selatan Moon Jae In, dan PM Tiongkok Li Keqiang.
Jokowi menjelaskan, saat ini kondisi ekonomi global menghadapi tantangan berupa adanya anti globalisasi hingga proteksionisme. Hal tersebut tentunya dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara ASEAN Plus Three.
(Baca: Jokowi Dorong Penyelesaian RCEP di KTT ASEAN)
Oleh sebab itu, Presiden menyebutkan ada solusi untuk mengatasi ketidakpastian global ini. Selain langkah di atas, Jokowi juga mengingatkan agar Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) yang disepakati negara-negara kawasan ASEAN ditambah tiga negara Asia Timur diperkuat. "CMIM juga harus tanggap membantu anggota yang terkena krisis keuangan," kata Jokowi.
Bukan hanya itu, Indonesia juga mengusulkan agar menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara-negara ASEAN Plus Three bertemu guna membahas peningkatan dana talangan. "Untuk membahas peningkatan dana talangan dua kali lipat," kata Jokowi. Sebelumnya, fasilitas penarikan dana ini mencapai US$ 22,76 miliar.
Bank Indonesia pernah mengatakan CMIM merupakan garis pertahanan kedua apabila terjadi pelemahan rupiah yang dalam. Selain itu, ada pula Flexible Credit Line (FCL) dari International Monetary Fund (IMF) yang sejatinya tidak terbatas dan bebas syarat yang dapat digunakan Indonesia sebesar US$ 66,6 miliar dari total platform US$ 112 miliar. Bukan hanya itu, secara bilateral Indonesia dengan Jepang terdapat fasilitas swap sebesar US$ 22,76 miliar. "Ini untuk digunakan during the rainy days. (Jumlahnya) sangat besar," kata Direktur Departemen Internasional BI Erwin Haryono beberapa waktu lalu.
(Baca: Pemerintah Segera Terbitkan Perpres 7 Perjanjian Dagang Internasional)
