Faisal Basri: Kenaikan Utang Pemerintah Tak Hanya Buat Infrastruktur
"BUMN disuruh mencari dana sendiri. Beberapa BUMN pontang-panting membiayai proyek pemerintah pusat dengan dana sendiri sehingga kesulitan cash flow, mengeluarkan obligasi, pinjaman komersial dari bank," ucapnya. Kesulitan cash flow ini kemudian berdampak pada pihak lain yakni para kontraktor yang jasanya tidak dibayar.
Di sisi lain, ia menambahkan, belanja sosial justru mengalami penurunan. Pada 2017 jumlahnya Rp Rp 55 triliun, turun dari 2014 yang sebesar Rp 98 triliun pada 2014. Meskipun, pada 2018, belanja sosial ditetapkan kembali naik menjadi Rp 81 triliun. "Social safety nett kita termasuk yang terburuk di Asia Pasifik," kata dia.
Sementara itu, Direktur Strategi dan Portfolio Utang Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan dan Pemeliharaan Risiko Kemenkeu Schneider Siahaan menampik pernyataan belanja pegawai dibiayai oleh utang pemerintah. "Belanja pegawai kan dibiayai lewat penerimaan rutin. Lewat penerimaan perpajakan," ucapnya.
(Baca juga: Kemenkeu: Utang Rp 4.000 T Bisa Lunas dalam 8 Tahun, Ini Syaratnya)
