Sri Mulyani Ramal Asumsi Harga Minyak dan Rupiah di APBN 2018 Meleset
Pemerintah memprediksi realisasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berada di atas asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Sebelumnya, pemerintah menggunakan asumsi ICP US$ 48 per barel untuk APBN 2018, namun realisasinya diperkirakan menjadi US$ 55-60 per barel. Di sisi lain, asumsi nilai tukar rupiah Rp 13.400 per dolar AS, namun realisasinya diprediksi Rp 13.500.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah akan terus memantau pergerakan ICP dan nilai tukar rupiah, serta dampaknya ke APBN 2018. "Kami akan memantau terus," kata dia di kantornya, Jakarta, Senin (12/3).
Ia menjelaskan, di satu sisi, perubahan ICP dan nilai tukar rupiah bakal menambah penerimaan negara. Namun, di sisi lain, perubahan tersebut membuat beban subsidi energi bertambah. Hal itu lantaran pemerintah memutuskan harga BBM bersubsidi dan listrik tidak naik untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Daya beli masyarakat perlu dijaga sehingga menjadi motor penggerak ekonomi bersamaan dengan investasi dan ekspor,” kata Sri Mulyani. (Baca juga: Subsidi Solar Naik Rp 4,1 Triliun, Pemerintah Klaim Defisit APBN Aman)
Anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar diperkirakan naik sekitar Rp 4,1 triliun. Sementara itu, subsidi untuk BBM jenis premium tidak berubah. Begitu juga dengan subsidi energi lainnya yaitu Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram.
Namun, pemerintah mengantisipasi kenaikan subsidi listrik. "Subsidi listrik karena ada sambungan baru terhadap 1 juta pelanggan untuk rumah tangga 450 volt ampere (VA),” kata Sri Mulyani.
Meski ada penambahan subsidi energi, Sri Mulyani optimistis defisit anggaran aman. Defisit APBN 2018 ditetapkan di level 2,19% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau lebih rendah dari realisasi tahun lalu yaitu 2,49%.
Adapun hingga Februari 2018, defisit APBN tercatat Rp 48,9 triliun atau 0,33% terhadap PDB. Realisasi tersebut lebih rendah dari periode sama tahun lalu yaitu Rp 54,7 triliun atau 0,4% persen terhadap PDB.
Pencapaian tersebut lantaran realisasi pendapatan negara Rp 200,1 triliun atau 10,6% dari target yang sebesar Rp 1.894,7 triliun. Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp 249 triliun atau 11,2% dari target yaitu Rp 2,221 triliun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pemerintah masih menunggu realisasi APBN di semester 1 untuk menentukan apakah pemerintah akan mengajukan perubahan APBN 2018.
"Nanti ada laporan semester 1, belum APBNP. Sabar masih bulan tiga, yang penting kami stabilkan daya beli masyarakat, tidak ada gejolak inflasi," kata dia.
