Moody's Tahan Rating, Pemerintah Perkuat Kebijakan Fiskal dan Moneter
Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Services memutuskan untuk tidak menaikkan peringkat (rating) utang jangka panjang Indonesia. Hal itu lantaran Moody’s menyoroti adanya kerentanan terhadap ekonomi Indonesia imbas ketergantungan terhadap pembiayaan dalam valuta asing (valas). Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) pun menanggapi catatan Moody’s tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengurangi kerentanan ekonomi. “Indonesia akan tetap menjaga dari sisi kebijakan fiskal dan moneter, serta makro ekonomi dan fokus kepada reform,” kata dia di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (7/2).
(Baca juga: Tak Ikut Jejak Fitch, Ini Alasan Moody's Tahan Rating Utang Indonesia)
Dengan kebijakan yang dijalankan, ia berharap, Indonesia bisa meredam berbagai kejutan (shock) yang mungkin muncul ke depannya. “Kami harapkan rating agency akan melihat (ini) sebagai suatu hal yang positif,” ucapnya.
Di sisi lain, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan untuk mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak global, pihaknya terus mendukung penggunaan mata uang lokal dalam transaksi dagang.
"Bank Indonesia secara konsisten mendukung upaya mengurangi ketergantungan mata uang asing dengan meningkatkan kerja sama bilateral dengan menggunakan settlement mata uang lokal," kata Agus.
Sebelumnya, BI telah menjalin kerja sama tersebut dengan bank sentral Malaysia dan Thailand. BI pun tengah menjajaki kerja sama serupa dengan bank sentral negara lainnya. (Baca juga: Kurangi Peran Dolar, BI Akan Transaksi Pakai Mata Uang Jepang dan Cina)
Sementara itu, Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri berpendapat ketergantungan Indonesia terhadap pembiayaan luar negeri tidak bisa diselesaikan seketika. Menurut dia, pemerintah pun tengah mengupayakan hal tersebut dengan mendorong pembiayaan dari domestik.
"Makanya mulai dilakukan misalnya bond (obligasi) dengan sumber pembiayaan-pembiayaan dari dana pensiun, asuransi. Saya tidak tahu apakah nanti mau alokasi dari dana haji, itu kaya apa untuk apa juga. Itu (pembiayaan) perlu diversifikasi tapi kan tidak bisa seketika," ujar dia. (Baca juga: Rilis Obligasi Retail Rp 40 Triliun, Pemerintah Perlu Naikkan Bunga)
