Sri Mulyani Khawatir Konflik di Semenanjung Korea Ganggu Ekonomi Asia
Menurut Sri Mulyani, ini merupakan gambaran bahwa peraturan-peraturan di Indonesia sudah lebih sederhana sehingga investasi bisa berjalan baik. Ke depan, pemerintah juga akan terus berupaya menjaga agar ekonomi terus tumbuh sehat melalui kombinasi kebijakan.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves menyampaikan bahwa kebutuhan infrastruktur di kota-kota besar Indonesia sangatlah besar. Minimnya investasi selama bertahun-tahun telah menyebabkan terjadinya defisit infrastruktur yang besar. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membatasi laju pengentasan kemiskinan.
Menurut dia, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang hanya sepertiga dibanding negara berkembang (emerging market) lainnya menyiratkan adanya ketertinggalan infrastruktur. Untungnya, ia merasa pemerintah Indonesia menyadari pentingnya infrastruktur.
Mengingat besarnya kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, ia pun mendorong pemerintah menggandeng swasta. Ia mencatat, pemerintah menargetkan investasi tambahan di sektor transportasi, air bersih, energi dan sektor utama lainnya sebesar lebih dari US$ 400 miliar selama 2015-2019.
"Sektor swasta dapat membantu Indonesia memenuhi kebutuhan infrastrukturnya yang besar dengan lebih efisien dan efektif," kata Rodrigo.
Namun, peningkatan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur membutuhkan perbaikan dari segi hukum dan peraturan. Lalu, perbaikan dalam hal perencanaan proyek, proses penilaian dan seleksi, serta transparansi dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini mendominasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Selaoin itu, diperlukan juga pendalaman pasar keuangan dalam negeri. "Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mempercepat laju investasi sektor swasta untuk menutup kesenjangan infrastruktur dengan negara-negara berkembang lainnya," kata dia.
