Jokowi Perintahkan Lagi Penghematan Belanja Barang Pemerintah
Presiden Joko Widodo memerintahkan setiap kementerian dan lembaga (K/L) kembali melakukan penghematan besar-besaran pada tahun ini dan tahun depan. Penghematan yang dimaksud adalah untuk belanja barang yang bersifat nonbelanja modal.
Secara khusus Jokowi meminta belanja barang tersebut dialihkan kepada belanja modal agar bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Apalagi pada tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi paling tidak bisa mencapai angka 5,6 persen.
“Belanja barang harus dibatasi maksimum sebesar belanja tahun kemarin,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4). Untuk diketahui, realisasi belanja barang tahun lalu mencapai Rp 257,7 triliun. Tahun ini anggaran belanja barang K/L dialokasikan lebih besar, mencapai Rp 296,2 triliun.
Menurut Jokowi, jika belanja barang nonmodal ini tidak dikurangi, maka gerak pemerintah akan jauh dari efisien. Selain itu hal ini dianggap tidak sesuai dengan prioritas nasional, karena belanja-belanja yang tidak produktif malah mendapatkan alokasi besar.
Ke depan, volume belanja pemerintah akan sangat besar mencapai Rp 2.200 triliun. Jokowi ingin semua pengeluaran yang bukan bagian dari belanja modal, harus segera dialihkan ke belanja yang lebih produktif. Dia menekankan belanja modal yang efektif akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan.
"Karena saya masih melihat banyak sekali (belanja barang) yang berlebihan," katanya. (Baca: Sri Mulyani: Semua Mesin Ekonomi Mulai Berjalan Normal)
Menanggapi perintah Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan setiap K/L akan segera menyisir satu per satu kegiatannya. Bahkan, tiap menteri harus menandatangani masing-masing kegiatan agar seluruh belanja diketahui peruntukkannya.
"Ini agar nominal (belanja barang) sama dengan tahun lalu," kata Darmin.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan akan segera mencabut anggaran belanja barang di kementeriannya, sesuai arahan Jokowi. Namun, anggaran yang akan dicabut hanya belanja modal yang dinilai tidak produktif.
Dia menjelaskan tidak semua belanja barang itu termasuk belanja yang tidak produktif. Ada juga beberapa belanja barang yang produktif. "Seperti irigasi tersier itu masuk belanja barang karena dibangun di tanah petani. Begitu juga traktor. Total (anggaran) untuk kegiatan produktif mencapai 70 persen," katanya.
