BKPM Targetkan Investasi Rp 678,8 Triliun Tahun Depan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menargetkan realisasi investasi tahun depan bisa mencapai Rp 678,8 triliun dan pada 2018 dapat mencapai Rp 860 triliun. Angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Rp 670 triliun, dan Rp 860 pada 2018.
Target realisasi investasi tahun depan naik 14,2 persen dibandingkan target tahun ini sebesar Rp 594,5 triliun. BKPM cukup optimistis target tahun ini bakal terkejar, mengingat realisasinya sepanjang Januari hingga September sudah mencapai 76,3 persen dari target tersebut. Apalagi realisasi investasi tahun lalu sebesar Rp 545,4 triliun, telah melampaui target yang hanya Rp 519,5 triliun.
(Baca: BKPM Klaim Kepercayaan Investor Asing Sedang Tinggi)
“Terpilihnya Donald Trump dengan kebijakan America First-nya berdampak pada melemahnya nilai tukar negara-negara, termasuk Indonesia. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah terus melakukan perbaikan layanan investasi," ujarnya dalam keterangan resmi kepada media, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (20/12/2016).
Thomas Lembong menyampaikan bahwa perbaikan layanan investasi merupakan salah satu kebijakan reformasi ekonomi yang harus terus dilakukan. Tom menjelaskan bahwa investasi menjadi pilar yang diharapkan tumbuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
(Baca: BKPM Minta Kementerian Lain Terapkan Perizinan 3 Jam)
Menurut Tom, pelemahan rupiah berdampak positif terhadap harga barang dan jasa Indonesia menjadi lebih kompetitif. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan investasi dan industri dalam negeri bisa tumbuh. Peningkatan investasi juga akan terjadi di sektor infrastruktur.
"Seperti diketahui ekspor tidak hanya jual barang tapi juga jasa di antara sektor pariwisata. Ini sesuai program pemerintah yang akan menciptakan 10 bali baru, di NTT salah satunya adalah Labuan Bajo, selain itu daya tarik pariwisata lainnya seperti Pulau Komodo," katanya.
Sejalan dengan Kepala BKPM, Gubernur NTT Frans Lebu Raya menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki layanan investasi. "Perbaikan PTSP yang dilakukan tidak akan langsung meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah). Namun dengan banyaknya investor yang masuk, akan berdampak ke peningkatan PAD juga," ujarnya.
