Anggaran Dipotong Sri Mulyani, Kepala Bappenas Usul Lima Solusi
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana memotong anggaran belanja sebesar Rp 133,8 triliun karena seretnya penerimaan negara tahun ini. Sebagian pihak memperkirakan, pemotongan tersebut berpotensi mengganggu pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,2 persen.
Namun, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyodorkan lima solusi untuk menjaga pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Pertama, meningkatkan penyerapan anggaran.
Menurut Bambang, penyerapan anggaran setiap tahun selalu di bawah target sehingga ada pengurangan secara alamiah. Tahun lalu, misalnya, anggaran yang terserap 88 persen. Jadi, dia pun yakin penyerapan anggaran tahun ini tidak akan mencapai 100 persen.
Namun, pemerintah dapat mengupayakan agar penyerapan anggaran meningkat dibandingkan tahun lalu sehingga ekonomi bisa tumbuh lebih baik. “Pada 2016 ini, katakan lebih rendah (yang tidak terserap), tapi tiga sampai empat persen tidak terserap itu susah,” kata mantan Menteri Keuangan ini di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (9/8).
(Baca: Target Pajak Tak Realistis, Jokowi Setujui Usul Sri Mulyani)
Upaya kedua, pemotongan anggaran tersebut tidak menyentuh belanja prioritas sehingga ekonomi bisa tumbuh secara berkualitas. Ketiga, penghematan melalui proses lelang.
Bambang mencontohkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bisa melakukan penghematan dengan cara tersebut. Ia pun merujuk saat masih menjabat Menteri Keuangan, penghematan dari proses lelang sebesar Rp 1,47 triliun pada semester I lalu.
Keempat, pemotongan belanja barang dan dinas harus disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Karena ada yang sifatnya pelayanan, jadi porsinya belanja dinas ada yang sebagai penunjang, ada yang utama. “Maka kami yakin self blocking, semoga tidak menggaggu pertumbuhan ekonomi di semester II-2016,” katanya.
Kelima, mendorong penyerapan belanja pemerintah daerah (pemda). Saat ini, anggaran daerah yang menganggur di perbankan (idle) mencapai Rp 210 triliun. Jika ada upaya mempercepat pencairan anggaran di daerah, Bambang yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai target 5,2 persen.
(Baca: Belanja Dipotong, Pemerintah Yakin Pertumbuhan Ekonomi Bisa Naik)
Pertimbangannya, pencairan dana daerah bisa mendorong penghasilan masyarakat. Dengan begitu, daya beli meningkat sehingga mengerek konsumsi rumah tangga. Ujung-ujungnya, dapat menopang pertumbuhan konomi.
Bambang kembali mencontohkan keberhasilannya melakukan langkah tersebut. Pada kuartal II lalu, dana daerah yang dikeluarkan dari perbankan mencapai Rp 100 triliun. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi semester I lalu bisa langsung naik menjadi 5,04 persen. “Padahal kondisinya tidak seperti sekarang,” ujar dia.
Sebelumnya, berdasarkan keputusan Sidang Kabinet Paripurna pekan lalu, Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan memangkas anggaran belanja sebesar Rp 133,8 triliun. Rinciannya belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 65 triliun dan dana transfer daerah Rp 68,8 triliun.
(Baca: Darmin: Ada Tax Amnesty pun Penerimaan Masih Berat)
Penyebabnya adalah target penerimaan negara, khususnya dari penerimaan pajak, sulit tercapai. Sri memperkirakan hingga akhir tahun realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.320 dari target dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 1.539 triliun. Artinya masih akan ada kekurangan penerimaan sebesar Rp 219 triliun.
Karena itulah, pemerintah memutuskan memangkas belanja agar defisit anggaran tidak melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Jadi kredibilitas, confidence, dan trust itu harus ditegakkan, mulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realita ekonomi yang kita hadapi,” ujar Sri.
