Target Pajak Tak Realistis, Jokowi Setujui Usul Sri Mulyani
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung dan menyetujui usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Ini dilakukan karena Jokowi mulai menyadari bahwa target penerimaan pajak tahun ini tidak realistis.
"Itu memang harus dilakukan, karena kita butuh APBN yang kredibel," kata Jokowi dalam keterangannya usai sosialisasi kebijakan pengampunan pajak di Hotel Intercontinental Kota Bandung, Senin (8/8).
Dia mengatakan hampir semua negara perekonomiannya terguncang saat ini. Ada negara yang pertumbuhan ekonominya turun sampai 4 persen. Bahkan ada yang sampai minus hingga tiga persen. Negara-negara yang di dekat-dekat Indonesia banyak yang pertumbuhannya turun hingga 1-1,5 persen.
Menurutnya di tengah kondisi perekonomian global seperti ini, pemerintah haruslah mengambil langkah realistis untuk kembali menata APBN. Dia pesimistis target dalam penerimaan dalam APBN-P 2016 bisa tercapai.
"Kalau dihitung-hitung lagi, kami perkirakan tidak mungkin (targetnya terkejar). Kita harus realistis. Apa yang dilakukan Bu Menkeu itu sebuah hal yang sangat nalar dan masuk kalkulasi, saya setujui," ujarnya. (Baca: Menkeu: Penerimaan Pajak 2017 Hanya Bertambah Rp 30 Triliun)
Jokowi mengatakan pos anggaran belanja kementerian dan lembaga yang terkena pemangkasan diantaranya biaya operasional dan perjalanan dinas. Mengenai komponen belanja lain yang terkena pemangkasan, dia meminta Sri Mulyani untuk menjelaskannya.
Mengenai hal ini Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro akan terus menyisir belanja kementerian/lembaga yang bisa dikurangi.
Sebelumnya, usai dilantik menjadi Menteri Keuangan, pada 26 Juli lalu, Sri Mulyani sempat menyatakan bahwa target penerimaan negara tahun cukup ambisius. Sri merasa target pajak dalam APBN-P tahun ini sebesar Rp 1.539 triliun terlalu tinggi dan tidak realistis.
Dia memperkirakan hingga akhir tahun realisasi penerimaan pajak kemungkinan hanya akan mencapai Rp 1.320. Artinya masih akan ada kekurangan penerimaan sebesar Rp 219 triliun. Defisit ini akan tetap terjadi meski pemerintah telah memberlakukan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) sejak pertengahan Juli. (Baca: Darmin: Ada Tax Amnesty pun Penerimaan Masih Berat)
Dengan adanya kekurangan penerimaan, perlu ada penyesuaian juga dari sisi belanja. Pemangkasan belanja dilakukan agar APBN-P 2016 menjadi kredibel. Defisitnya bisa tetap terjaga dan tidak menimbulkan krisis kepercayaan terhadap anggaran negara.
Mantan Direktur Bank Dunia ini pun mengusulkan agar pos belanja negara dalam APBN-P 2016 dipangkas Rp 133,8 triliun. Rinciannya belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 65 triliun dan dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.
“Jadi kredibilitas, confidence, dan trust itu harus ditegakkan, mulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realita ekonomi yang kita hadapi,” ujar Sri.
Dalam APBN-P target pajak sebenarnya sudah dikurangi hingga Rp 76 triliun, sementara belanja K/L dipangkas hingga Rp 50 triliun. Namun karena targetnya masih terlalu tinggi, tidak menutup kemungkinan pemerintah kembali mengajukan revisi APBN-P 2016 kepada DPR.
“Kami akan melakukan apa yang memang bisa dilakukan oleh pemerintah,” kata Sri. (Baca: Defisit Anggaran Melebar, Pemerintah Tambah Utang Rp 17 Triliun)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan meski sudah direvisi, APBN bisa saja kembali diubah. Hal ini tidak menyalahi aturan apa pun. Namun, bisa saja perubahan ini dilakukan tanpa merevisi Undang-Undang (UU) APBN.
Dia juga belum mau menjelaskan kemungkinan penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengubah UU APBN. Sebab, pemerintah masih mengkaji potensi penerimaan negara. “Saya tidak mau simpulkan dulu. Pemerintah sedang menyisir kemampuan penerimaan yang sebenarnya,” kata Darmin.
