Asumsi Makro APBN 2016 Beres, DPR Masih Persoalkan Suntikan Modal BUMN
KATADATA - Hari Jumat ini (30/10), rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menentukan nasib Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Meski semua asumsi makro sudah disepakati pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, mayoritas fraksi masih mempersoalkan pengeluaran untuk Penyertaan Modal Negara (BUMN). Faktor politik juga bisa mempengaruhi pengesahan atau penolakan DPR terhadap rancangan anggaran tahun depan Presiden Joko Widodo itu.
Berdasarkan pendapat akhir mini fraksi dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR dan pemerintah hingga Kamis tengah malam, cuma fraksi Gerindra yang menolak RAPBN 2015. Alasannya, porsi PMN untuk badan usaha milik negara (BUMN) terlalu besar dan lebih baik dialihkan untuk pembangunan di desa. Berkaca dari realisasi 2015, penyerapan PMN baru 40,43 persen atau Rp 17,5 triliun dari pagu Rp 43,27 triliun.
Karena itu, Gerindra menilai anggaran PMN tahun depan juga akan bernasib serupa. Anggota Banggar Fraksi Gerindra Wilgo Zainar mengatakan, partainya meminta agar dana PMN dialihkan untuk merealisasikan target pemberian dana desa senilai Rp 1,4 miliar per desa, menanggulangi bencana kabut asap dan meningkatkan infrastruktur hutan. Selain itu, Gerindra menyoroti target penerimaan pajak sebesar Rp 1.546,6 triliun tahun 2016 atau 15 persen lebih tinggi dari target tahun ini. “Itu tidak realistis,” kata Wilgo saat menyampaikan pandangan fraksinya di Gedung DPR, Jumat pagi (30/10).
Meski cuma Gerindra yang menolak RAPBN 2016, mayoritas fraksi juga menyoroti PMN BUMN tahun 2016 senilai Rp 40,42 triliun yang terlalu besar. Fraksi Golkar misalnya,meminta pemerintah mengalihkan PMN untuk program yang pro-rakyat, seperti dana desa. Selain itu, meminta target penerimaan pajak yang lebih realistis. “Kalau itu diikuti, baru Golkar menyetujui RABN untuk disahkan menjadi undang-undang,” ujar Afirmandez, anggota Banggar dari Fraksi Golkar.
PMN BUMN juga dipersoalkan oleh Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, PAN, dan Fraksi Hanura. Mengacu pada beragamnya pandangan fraksi-fraksi itu, Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit memperkirakan pengesahan RAPBN 2016 dalam sidang paripurna DPR hari ini akan berjalan alot. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mekanisme voting dalam pengambilan keputusan.
Pasalnya, sulit menanggapi permintaan fraksi yang menolak dan memberikan catatan tersebut. “Saya tidak mengerti bagaimana cara menganulir (permintaan Fraksi Gerindra) itu. Ini kan dibatasi waktu sampai pukul 00.00 WIB. Kalau lewat satu menit saja, artinya (anggaran tahun 2016) menggunakan APBN Perubahan 2015,” kata Ahmadi.
