Harga Minyak Anjlok, Defisit Anggaran Membengkak Jadi 2,3 Persen
KATADATA - Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran hingga awal Oktober 2015 sudah hampir mencapai 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hingga semester I, defisitnya baru 1,2 persen dari PDB. Penyebabnya adalah penerimaan negara yang rendah. Salah satunya adalah pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang lebih rendah dari target lantaran harga minyak dunia yang terus turun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan defisit anggaran per 7 Oktober 2015 mencapai Rp 265,71 triliun atau sekitar 2,27 persen dari PDB. Penerimaan negara hingga periode tersebut baru mencapai Rp 1.004,11 triliun atau 57 persen dari pagu Rp 1.761,60 triliun. Sementara pengeluaran pemerintah sudah mencapai 64 persen atau Rp 1.269,82 triliun dari pagu Rp 1.984,1 triliun.
“Turunnya realisasi PBNP sekitar 5-6 persen dari target. Sampai dengan 7 Oktober, realisasi pendapatan sekitar 57 persen dan belanja sekitar 64 persen,” kata dia di kantornya, Jakarta, kemarin malam (27/10).
Dia menjelaskan, selisih antara realisasi dengan target (shortfall) penerimaan melebar, karena lifting minyak dan gas dan harga minyak menurun. Untungnya, kata dia, pelemahan rupiah membantu perusahaan sektor migas tidak merugi lebih besar.
“Hitungan nett-nya kalah (kontribusi pelemahan rupiah lebih rendah dibandingkan penurunan harga minyak dan lifting). Karena penurunan harga sangat sensitif terhadap penurunan penerimaan,” ujarnya.
Defisit anggaran ini masih di bawah batas toleransi yang ditetapkan Undang-Undang APBN yakni, 3 persen. Kementerian Keuangan memperlebar batas defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, dari 2,23 persen PDB, menjadi 2,7 persen.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kekurangan penerimaan pajak dari target (shortfall) bisa mencapai Rp 150 triliun tahun ini. Kondisi ini membuat defisit anggaran melebar. Meski begitu, Bambang mengaku pembiayaan defisit anggaran masih aman. Pinjaman multilateral masih cukup untuk membiayai defisit anggaran.
Ekonom Bank Pembangunan Singapura (Development Bank of Singapore/DBS) Gundy Cahyadi mengatakan melebarnya defisit anggaran tidak menjadi masalah besar, jika pembangunan infrastruktur meningkat. Karena belanja pemerintah menjadi satu-satunya andalan agar ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi.
Untuk menutupi defisit, pemerintah bisa melakukan utang. Pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan pinjaman, mengingat rasio pinjaman terhadap PDB (debt to GDP) pemerintah masih sekitar 25 persen.
“Kalau itu satu-satunya cara kenapa enggak? Belajar dari Thailand, agresif sekali dan enggak takut fiskal defisit sampai 3 persenan, dan itu berhasil. Kalau enggak mereka lakukan, ekonominya hanya 1,5 persenan, sangat jelek,” ujar Gundy.
