Waspadai Utang Luar Negeri Swasta, Pemerintah Bisa Tiru Strategi Korsel
Iwan mengakui, memang tidak ada indikator baku besaran utang yang masuk kategori aman. Namun, pemerintah tetap harus memperhatikan tingkat kemampuan pembayaran utang tersebut. Dengan nilai tukar rupiah yang labil, perusahaan pasti kesulitan mengumpulkan dolar untuk membayar utang luar negerinya.
Agar tidak menimbulkan risiko berantai terhadap perekonomian nasional, utang luar negeri swasta perlu ditekan. Salah satu caranya, menurut Iwan, pemerintah bisa membantu proses negosiasi utang luar negeri swasta dengan pihak kreditor.
Terkait dengan hal tersebut, pemerintah bisa mencontoh strategi Korea Selatan (Korsel) saat menyelesaikan tumpukan utang pihak swasta ketika menghadapi krisis tahun 1997. Iwan mengenang, ada beberapa negara yang terpukul krisis tahun 1997 seperti Indonesia, Thailand dan Korsel. Namun, pemulihan krisis ekonomi di Korsel lebih cepat.
Pasalnya, pemerintah Korsel mengumpulkan semua kreditor AS yang memberikan pinjaman ke konglomerat asal negeri ginseng itu (chaebol). Para kreditor cuma diberi dua pilihan: bersedia menjadwalkan ulang tagihan utang mereka atau piutang tersebut hangus karena tidak bisa dibayarkan. Alhasil, para kreditor bersedia menjadwal ulang pembayaran utang dari para konglomerat Korsel.
“Setelah 1997, kurva pemulihan Korsel (berbentuk) ‘V’, Thailand ‘U shape’, tapi Indonesia hampir ‘L shape’ bentuknya,” kata Iwan. Kini, lanjut dia, strategi Korsel menyelesaikan utang luar negeri swasta tersebut bisa ditiru oleh pemerintah Indonesia.
