Waspadai Utang Luar Negeri Swasta, Pemerintah Bisa Tiru Strategi Korsel
KATADATA - Pembengkakan utang luar negeri pemerintah dan swasta belakangan ini terus mengundang kekhawatiran berbagai pihak. Kalau tidak ditangani secara baik, kondisi tersebut dapat memicu krisis dan mengganggu perekonomian nasional.
Iwan Jaya Azis, Guru Besar Universitas Cornell Amerika Serikat (AS), meminta pemerintah memperhatikan utang luar negeri (ULN), khususnya utang luar negeri swasta. “Utang luar negeri swasta saat ini yang mencapai US$ 170 miliar sudah sangat mengkhawatirkan,” katanya dalam seminar bertajuk “Mendalami Krisis Global dan Kebijakan Ekonomi Nasional” di Jakarta, Selasa (20/10).
Ia pun membandingkan utang luar negeri swasta saat ini dengan bulan Juli 1997 sebelum Indonesia dilanda krisis ekonomi, yang masih di bawah US$ 60 miliar. Apalagi, mayoritas utang luar negeri swasta tersebut saat ini merupakan utang jangka pendek. Hal ini menyebabkan kebutuhan dolar AS sangat tinggi untuk membayar utang sehingga berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah. "Itu yang harus kita khawatirkan," kata Iwan.
Berdasarkan laporan “Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Oktober 2015” yang dipublikasikan, Senin (19/10), Bank Indonesia mencatat ULN sektor swasta per Agustus 2015 mencapai US$ 169,3 miliar atau 55,8 persen dari total ULN. Jumlahnya naik 7,5 persen dari Agustus 2014. Sedangkan porsi ULN jangka pendek swasta 93,7 persen dari total ULN jangka pendek atau senilai US$ 41,95 miliar. Nilainya bertambah 3,8 persen dari Agustus 2014.
(Baca: Kemampuan Bayar Utang Pemerintah dan Swasta Masih Lemah)
Iwan mengakui, memang tidak ada indikator baku besaran utang yang masuk kategori aman. Namun, pemerintah tetap harus memperhatikan tingkat kemampuan pembayaran utang tersebut. Dengan nilai tukar rupiah yang labil, perusahaan pasti kesulitan mengumpulkan dolar untuk membayar utang luar negerinya.
Agar tidak menimbulkan risiko berantai terhadap perekonomian nasional, utang luar negeri swasta perlu ditekan. Salah satu caranya, menurut Iwan, pemerintah bisa membantu proses negosiasi utang luar negeri swasta dengan pihak kreditor.
Terkait dengan hal tersebut, pemerintah bisa mencontoh strategi Korea Selatan (Korsel) saat menyelesaikan tumpukan utang pihak swasta ketika menghadapi krisis tahun 1997. Iwan mengenang, ada beberapa negara yang terpukul krisis tahun 1997 seperti Indonesia, Thailand dan Korsel. Namun, pemulihan krisis ekonomi di Korsel lebih cepat.
Pasalnya, pemerintah Korsel mengumpulkan semua kreditor AS yang memberikan pinjaman ke konglomerat asal negeri ginseng itu (chaebol). Para kreditor cuma diberi dua pilihan: bersedia menjadwalkan ulang tagihan utang mereka atau piutang tersebut hangus karena tidak bisa dibayarkan. Alhasil, para kreditor bersedia menjadwal ulang pembayaran utang dari para konglomerat Korsel.
“Setelah 1997, kurva pemulihan Korsel (berbentuk) ‘V’, Thailand ‘U shape’, tapi Indonesia hampir ‘L shape’ bentuknya,” kata Iwan. Kini, lanjut dia, strategi Korsel menyelesaikan utang luar negeri swasta tersebut bisa ditiru oleh pemerintah Indonesia.
