Anggaran Kementerian PUPR Maksimal Hanya Terserap 93 Persen

KATADATA ? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, anggaran pada tahun ini maksimal hanya akan terserap sebesar 93 persen. Lambatnya proses penganggaran, menjadi penyebab tidak maksimalnya realisasi anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 118,5 triliun tersebut.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sisa lebih pembiayaan anggaran (SIlpa) sebesar 7 persen atau sekitar Rp 8,2 triliun pada tahun ini akan dikembalikan kepada Kementerian Keuangan.

?Tidak akan tercapai 100 persen, paling mentok 93 persen, jadi ada 7 persen kami kembalikan (ke Kemenkeu),? kata dia seusai rapat kerja percepatan serapan anggaran di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (3/9).

Nantinya Silpa tersebut akan diatur ulang oleh Kemenkeu untuk dianggarkan lagi pada 2016 mendatang. Basuki memastikan serapan anggaran pada 2016 tidak akan lamban layaknya tahun ini. Kementerian PUPR mengantisipasinya dengan mempercepat proses lelang, yang sudah dilakukan sejak Agustus lalu. (Baca: Membangun Jaringan Jalan dan Kereta, Pemerintah Terbitkan Sukuk Rp 12 Triliun)

Pada bulan lalu, Kementerian PUPR sudah melakukan proses lelang sebanyak 61 paket proyek dengan total nilai Rp 3,7 triliun. Hal itu dilakukan agar proyek-proyek dapat segera berjalan dan juga otomatis anggaran PUPR dapat terserap. ?Ini memastikan bahwa percepatan dilakukan dan anggaran tahun 2016 dipersiapkan dengan baik,? kata Basuki.

Hingga hari ini, Kementerian PUPR telah menyerap anggaran sebesar 33 persen. Basuki menargetkan hingga akhir bulan ini pihaknya akan menyerap anggaran hingga 44 persen, Oktober sebesar 57 persen, November sebesar 70 persen, dan Desember 93 persen.

Direktorat Jenderal Bina Marga sebelumnya mencatat ada beberapa proyek yang lelangnya siap dipercepat dengan nilai total mencapai Rp 28,3 triliun. Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Hediyanto, pada Agustur pihaknya telah melelang sejumlah proyek senilai Rp 3,7 triliun.

Pada September, proyek yang akan dilelang senilai Rp 7,62 triliun, kemudian pada Oktober Rp 8,5 triliun. Sedangkan pada November dan Desember masing-masing sebesar Rp 5,74 triliun dan Rp 2,76 triliun. ?(Lelang) ini agar keterlambatan lelang yang terjadi pada tahun ini tidak terulang lagi tahun depan,? kata Hediyanto.